Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rumah Sakit Ibu dan Anak yang rencananya akan dibangun di wilayah Balikpapan Barat, yang sebelumnya diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Balikpapan, tampaknya terkesan terburu-buru.
Pasalnya, pembangunan rumah sakit yang nantinya jadi rumah sakit kebanggaan warga Balikpapan Barat (Balbar) tersebut hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Padahal, anggaran sebesar Rp 151 miliar lebih untuk pembangunan fisik sudah diketok oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan.
Parahnya, kesiapan untuk pembangunan rumah sakit tersebut hingga saat ini juga belum selesai, seperti lokasi pembangunan yang lahannya digugat warga. Kemudian, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih dalam proses serta sejumlah permasalahan lainnya yang dipastikan dapat menghambat, kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan.
“Masalahnya ya kesiapan tadi. Karena tipe C itu harus memenuhi lahan yang sudah ditentukan (luas lahan), berapa tingkat. Hari ini juga belum berjalan toh proses itu. Makanya kita pertanyakan,” tukas Budiono, ditemui kabargupas.com, Senin (02/08/2022).
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat ini menilai, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat tersebut tidak matang. Bahkan, aktivitas di lokasi pembangunan rumah sakit tersebut sampai sekarang tidak juga dilakukan. “Gak matang perencanaannya,” tandasnya Budiono.
Perencanaan itu, menurut Budiono, mulai DED (Detail Engineering Design) dan Penlok (Peta Lokasi) dan segala macamnya. Intinya, untuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat sesuai program RPJMD Wali Kota Balikpapan itu, semua sudah dianggarkan oleh DPRD Balikpapan.
“Kalau ada kendalanya orang menggugat, ya silakan pembuktian. Nanti kan ada pembuktiannya. Kalau dimenangkan Pemkot, otomatis mereka kalah. Tapi kalau dimenangkan warga, berarti Pemkot ada kewajiban membayar,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Balikpapan ini.
Pembangunan rumah sakit tersebut, ujar Budiono, seharusnya sudah dilaksanakan pada 2022 ini, karena memang dianggarkan di 2022 sampai 2023 atau multi years. Dia juga mempertanyakan jika proses pembangunan rumah sakit itu lambat.
“Makanya, ini lambat aja, belum lelang belum tayang. Kenapa, kan pertanyaannya. Multi years itu harus selesai di masa baktinya Kepala Daerah. Tidak selesai ya ada sanksinya,” pungkas Budiono.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment