Kabargupas.com, SAMARINDA – Nota penjelasan (Nopen) keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (RAPBD Kaltim) 2023, mendapat berbagai tanggapan. Satu diantaranya datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kaltim.
Rusman Yaqub, Ketua Fraksi PPP DPRD Kaltim menyatakan, ada 6 poin penting atas nota penjelasan keuangan yang merupakan tahun ke-5 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.
“Untuk poin ini, Fraksi PPP perlu meminta penjelasan keselarasan target dalam RPJMD dan capaiannya sampai tahun terakhir,” kata Rusman Yaqub, Jumat (07/10/2022).
Fraksi PPP melihat, dalam Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) untuk anggaran 2023 yang diperkirakan mencapai Rp 13,5 triliun meliputi, pendapatan asli daerah Rp 7,60 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 5,93 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 13,85 miliar.
“Apakah target dalam tahun terakhir RPJMD ini bisa menjawab secara maksimal target dan permasalahan Pemerintah, terutama dalam sektor infrastruktur dan layanan publik lainnya,” kata Rusman.
Pada poin 3, Fraksi PPP juga meminta penjelasan kepada Pemprov Kaltim terkait penjelasan nota keuangan komponen sisa lebih perhitungan anggaran Silpa tahun 2022 sebagai penunjang penerimaan pembiayaan pemerintah dengan alokasi Rp 1,55 triliun.
“Pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 200 miliar untuk penyertaan modal Perusda. Pertanyaannya, Perusda mana saja yang menerima? Kami memandang, seringnya kita mengalokasikan dana untuk mendorong peningkatan kerja Perusda, tapi akhirnya banyak yang gagal dan anehnya, pada APBD tahun berikutnya masih memberikan suntikan dana penyertaan modal,” tambahnya.
Fraksi PPP juga mengingatkan Pemprov Kaltim mengenai kondisi jalan yang menjadi tanggungjawab provinsi, khususnya akses jalur Bontang, Berau dan Kukar, Kubar serta Mahulu yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat.
“Apakah alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil, atau transfer kepada daerah atau desa. Jumlah ini sangat besar dan kami minta penjelasannya,” tandas Rusman. (adv)
Comment