Kabargupas.com, SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) Nidya Listiyono mengapresiasi event Gebyar Pajak 2022 yang dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/10/2022).
Dalam gelaran itu, dilakukan serangkaian acara, diantaranya pengundian pemenang taat pajak kendaraan bermotor, pemberian reward kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas, serta sosialisasi Diskon Pajak Kendaraan Bermotor.
Politisi Partai Golongan Karya ini menyebut, DPRD Kaltim selalu mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Bahkan dalam setiap sosialisasi, DPRD Kaltim selalu menggandeng Badan Pendapatan Daerah Kaltim.
“Dalam hal ini, ibu Ismi (Ismiati, Red.) selaku Kepala Bapenda Kaltim selalu hadir untuk menyebarluaskan informasi bahwa membayar pajak itu mudah, ada rewardnya, ada kelonggarannya, ada hadiahnya. Saya berharap ini menjadi trigger bagi masyarakat untuk taat pajak,” kata Nindya Listiyono.
Bagi Nidya Listiyono, pelbagai hal telah diupayakan bersama antara DPRD Kaltim dan Bapenda Kaltim. Salah stau tujuannya tentu agar memberikan kontribusi bagi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim.
“Saya mengapresiasi kerja Bapenda Kaltim dan juga Gubernur Kaltim. Ini menjadi kerja bersama dan sinergis antar lembaga pemerintahan, jadi tidak bisa dikerjakan sendiri. DPRD Kaltim pun sering mensosialisasikan hal ini juga,” akunya.
Nidya berharap, Bapenda Kaltim terus melanjutkan program ini hingga akhir 2022. “Nanti awal 2023 mulai lagi. Bayarnya gampang, ada diskonnya, dapat hadiah gebyar pajaknya hingga Rp 4 juta dipotong pajak,” pesannya.
Nidya juga memaparkan, ada sebuah terobosan yang telah didiskusikan bersama Kepala Bapenda Kaltim.
“Kalau kemarin saya sudah bicara dengan ibu Ismi ada terobosan baru, yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Paperless. Tapi pertanyaannya ini berkaitan dengan beberapa pihak yaitu Polri, apakah mau wajib pajak bisa print sendiri namun tetap ada biaya yang keluarkan? Selama ini menunggu dari Samsat untuk surat aslinya, setidaknya terobosan yang sudah dijalankan hingga hari ini, tentu sebuah kemajuan luar biasa,” ungkapnya.
“Apalagi ada program bebas pajak untuk ojek online. Kita lihat apakah diperpanjang, setidaknya ini meringankan,” kata Nidya.
Surat Tanda Nomor Kendaraan menerangkan bahwa segmen bantuan tentu juga dimiliki disektor lain. Contohnya, jelas Nidya Listiyono, bagi ojek online. Dia mengusulkan ada penghapusan biaya pajak.
“Sekarang pertanyaanya bagaimana sektor lain? UMKM ada bantuan lain, maka bentuk bantuan dan keringanannya berbeda-beda. Masyarakat bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kemudian pelajar mahasiswa mendapat Beasiswa. Artinya masing-masing segmen memiliki kebijakan masing-masing untuk meringankan beban mereka,” tutupnya. (adv)
Comment