Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan meminta Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud SE, ME menunaikan janji politiknya yakni naikan Dana Operasional (DO) RT yang semula Rp 750 ribu dipotong pajak, menjadi 100 persen.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Balikpapan, Mieke Henny pada rapat paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 yang digelar secara daring di DPRD Balikpapan, Kamis (24/11/2022).
“Saat reses masa persidangan III Tahun 2022, kami menerima aspirasi masyarakat berkaitan dengan janji politik Wali Kota Balikpapan yang tidak kunjung ada kejelasan yaitu mengenai dana operasional RT atau DO RT,” kata Mieke Henny.
Dalam janji politik tersebut, tambah Mieke, demikian dia biasa disapa, DO RT yang semula senilai Rp 750 ribu potong pajak jadi Rp 712.500 perbulan, dijanjikan naik 100 persen. Namun selama 2 tahun Wali Kota Balikpapan menjabat, janji politik itu tak kunjung ditunaikan.
“Sehingga banyak warga mengeluh dan menuntut janji politik tersebut. Maka dari itu, kami Fraksi Demokrat selaku salah satu partai pengusung saat itu mengingatkan kepada Wali Kota Balikpapan agar segera melakukan langkah strategis untuk mewujudkan permohonan warga sesuai dengan janji yang terucap dari lisan Bapak Wali Kota Balikpapan,” tandasnya.
Selain DO RT, Mieke juga menyampaikan tentang dana CSR (Corporate social responsibility) dari Perumda Tirta Manuntung atau yang biasa disebut PDAM. Fraksi Demokrat minta untuk dijelaskan secara detail tentang rumusan dan regulasi pendistribusian CSR tersebut.
“Kami mohon disampaikan besaran jumlah dana CSR tahun 2021 dan 2022 ini karena fakta di lapangan pernah terjadi usulan dari masyarakat umum mulai tingkat RT, organisasi dan lain-lain termasuk tanda kutip beberapa orang terdekat dengan nomen klatur yang hampir sama tetapi realisasi dan bantuannya sangat berbeda. Dan pastinya, nominalnya jauh lebih besar kepada orang yang tanda kutip tadi,” ungkap Wakil Rakyat dari Dapil Balikpapan Selatan ini.
Hal-hal lain yang menjadi sorotan Fraksi Demokrat pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono ini diantaranya masalah atlet Balikpapan yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim di Berau, hingga masalah kegiatan peningkatan jalan lingkungan tahun 2023 yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment