Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pembangunan sekolah terpadu di Balikpapan Regency dianggap bukan solusi untuk mengatasi persoalan pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Balikpapan.
Sebelum dilakukan pembangunan sekolah, pemetaan jumlah anak sekolah atau anak didik yang mau masuk sekolah, harusnya jadi lebih utama agar pembangunan gedung sekolah nanti tidak sia-sia alias mubazir.
“Jadi pemetaan anak sekolah atau anak didik yang mau masuk sekolah itu harus ada peta wilayah dari Dinas Pendidikan baru melakukan skala prioritas yang lebih diutamakan,” kata Parlindungan.
Seperti di Regency, tambah Parlindungan, memang sudah bagus, bisa mengcover wilayah Regency dan sekitarnya yang notabene penduduknya sudah banyak. Hanya memang akses untuk ke dalam harus dipikirkan, utamanya adalah kendaraan umum yang bisa masuk ke sana.
“Jadi semua perlu sinergitas seluruh dinas terkait di Kota Balikpapan. Kalau bangun sekolah, apalagi sih efek yang harus kita perhatikan. Ini harus sudah dipetakan, diantaranya sarana transportasi,” katanya.
Jadi, lanjut politisi Partai NasDem Balikpapan ini, saat melakukan suatu kebijakan itu semua sudah terpenuhi. Tidak separuh-separuh seperti sekarang, yakni bangun sekolah, bangun saja. Nanti anak-anak mau masuk sekolah pakai apa, itu urusan nanti.
“Saya umpamakan bangun rumah murah Jokowi, tapi bangunnya di ujung dunia. Warga di sana, begitu beli rumah baru sadar, ternyata kebutuhan hidup saya meningkat, bukan berkurang,” katanya.
“Dia belanja saja harus pakai Gojek. Di sana gak ada pasar. Anak-anak mau sekolah juga harus pakai Gojek juga, yang tadinya jalan kaki dari kontrakan, begitu dia beli rumah Jokowi sekarang harus naik Gojek. Berapa sudah pengeluaran tiap bulannya. Makanya harus ada keterpaduan antar instansi di Balikpapan,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment