Kabargupas.com, SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim), Nidya Listiyono menyatakan, jika desa tertinggal ada karena persoalan infrastruktur yang minim. Meskipun banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah pedesaan, faktanya masih saja ditemukan pemukiman masyarakat yang jauh dari kata layak.
“Bicara desa tertinggal ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Kenapa orang malas datang? Karena aksesnya tidak ada, jalan rusak dan sebagainya,” kata Nidya Listiyono, Sabtu (04/02/2023).
Itu sebabnya, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menegaskan, peran swasta harus dilibatkan dalam peningkatan infrastruktur daerah yang menjadi lokasi operasional usahanya.
“Bantuan CSR (Corporate Social Responsibility, Red.) dari perusahaan swasta yang ada di wilayah tentu sangat diharapkan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, urai Nidya Listiyono, sejatinya dapat menekan para pengusaha untuk dapat menyalurkan bantuan corporate social responsibility (CSR) di wilayah operasinya.
“Kita tidak minta. Tapi berdasarkan undang-undang, CSR itu ada dan wajib disalurkan pada masyarakat sekitar. Sehingga kepala daerah melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) punya kekuatan untuk menekan pengusaha,” jelas Nidya Listiyono.
Tidak hanya penyaluran CSR untuk peningkatan infrastruktur di daerah, Nidya Listiyono menyebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia di sekitar lokasi operasi perusahaan juga harus menjadi perhatian.
“Tenaga kerja harus dikuatkan, bahwa sekian puluh persen tenaga kerja dari wilayah tersebut bisa diberikan pelatihan,” bebernya.
“Terlebih dengan adanya IKN (Ibu Kota Nusantara). Hari ini tenaga kerja kita sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah agar bisa ikut berkompetisi dalam proses seleksi tenaga kerja yang masuk ke IKN,” pungkas Nidya Listiyono. (adv)
Comment