Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Para penyandang disabilitas di Kota Beriman, yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Balikpapan mengeluhkan minimnya perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Kurangnya sarana prasarana hingga tidak terakomodirnya para penyandang disabilitas di dunia kerja, jadi salah satu alasan.
PPDI Balikpapan mendesak Pemkot Balikpapan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan disabilitas. Mengingat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PKS, Laisa Hamisa mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika Pemkot maupun DPRD Balikpapan membuat Perda tentang penanganan penyandang disabilitas mengacu pada Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Terkait penanganan disabilitas, pada pertemuan di Litbang Bappeda, jadi salah satu bahasan yang prioritas, seperti masalah kegiatan-kegiatannya, termasuk nanti tentang pekerjaan-pekerjaannya. Ada tetap nanti,” kata Laisa ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Balikpapan, belum lama ini.
Tetapi, tambah Laisa, sesuai dengan aturan-aturan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau lainnya. Kemudian untuk fasilitasnya, juga tetap disiapkan. Perda Disabilitas, menurut Laisa, sebenarnya adalah kewenangan Komisi IV DPRD Balikpapan, tapi Komisi I DPRD Balikpapan juga mendorong agar Perda tentang penanganan disabilitas tersebut dibuat.
“Penyandang disabilitas di Balikpapan, khususnya PPDI Balikpapan sangat mengharapkan sekali dibuatnya Perda tentang disabilitas tersebut. Ya itu tadi prioritas untuk mereka. Yang jelas Komisi I sangat mendukung Perda Disabilitas ini dibuat, karena penyandang disabilitas butuh perhatian,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment