Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur selalu menyetujui ketika anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Selasa (09/05/2023).
Ini dilakukan, menurut Sabaruddin Panrecalle, adalah sebagai bentuk dukungan DPRD Balikpapan terhadap pembangunan kota.
“Dewan selalu menyetujui ketika anggaran itu demi kepentingan umat, demi kepentingan orang banyak. Berapa pun anggarannya akan kita setujui. Pertanyaan kita adalah sampai kapan itu targetnya (pelaksanaan pembangunannya, red),” kata politisi Partai Gerindra Balikpapan ini.
Sabaruddin memberikan contoh, kalau wartawan mengikuti tes atau uji kompetensi, targetnya lulus. Begitu juga ketika menyampaikan visi misi oleh seorang Wali Kota, bahwa target tahun 2022 banjir akan selesai. Berapa menggelontorkan anggaran untuk penanganan banjir, dan diberikan.
“Pertanyaan saya, target itu sudah tuntas apa belum. Sampai kapan tuntasnya itu banjir. Seharusnya dia memastikan target, tahun 2023 tidak ada lagi banjir. Kan itu targetnya. Kalau tidak ada target, anak SD pun juga bisa,” tandasnya.
Jika target tersebut tidak tercapai dan pengajuan anggaran terus dilakukan, sementara DPRD Balikpapan tetap menganggarkan, maka dipastikan anggaran yang diberikan itu siap-siap akan terbuang.
“Karena kalau kita gelontorkan, sama ketika anak saya minta uang untuk bangku kuliah, targetnya apa. Ya lulus S1 dong. Tapi kalau kami gelontorkan tapi justru DO (Drop Out), kan tidak sesuai dengan target,” katanya.
“Oleh karenanya, teman-teman (wartawan, red) harus juga fair menyampaikannya kepada Wali Kota bahwa sampai kapan target ini tuntas namanya banjir. Kalau targetnya mengatakan tahun 2023, kita tagih janjinya itu,” tukasnya.
Sama dengan pendidikan juga, ungkap Sabaruddin, dari tahun ke tahun tidak ada target. Berapa puluh miliar digelontorkan anggarannya untuk penanganan pendidikan tersebut, nyatanya masih tak maksimal.
“Pertama masalah rombel, kita bantu untuk penambahan rombel. Guru juga begitu, tapi kenyataannya dari tahun ke tahun tidak ada progres,” tandasnya.
Sementara itu, dalam menangani persoalan banjir di Balikpapan sesuai visi misi Wali Kota, Pemkot Balikpapan melakukan pembangunan pengendali banjir DAS Ampal dengan anggaran sebesar Rp 136 miliar mengunakan skema multiyears selama 2 tahun.
Tak hanya proyek pengendali banjir DAS Ampal, Pemkot Balikpapan juga membangun beberapa sekolah guna mengatasi persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tiap tahun selalu menimbulkan masalah.
Pembangunan sekolah itu adalah SMPN 25 di Balikpapan Barat yang sudah digunakan sejak Februari lalu untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, juga pembangunan sekolah terpadu di Balikpapan Regency (SD-SMP), yang hingga saat ini sedang berlangsung dengan anggaran sebesar Rp 33 miliar menggunakan skema multiyears selama 2 tahun.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment