Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan APBD 2024 digelar DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/09/2023).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ini didampingi Wakil Ketua I dan II DPRD Balikpapan, Budiono dan Sabaruddin Panrecalle serta dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Dalam penjelasannya, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan, nota keuangan Perubahan APBD 2023 adalah dokumen yang mencerminkan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam APBD tahun ini. Ini adalah bukti komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
“Beberapa poin penting dalam nota keuangan perubahan APBD 2023 ini adalah, kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan untuk Perubahan APBD Kota Balikpapan 2023 mengalami defisit sebesar Rp 553, 91 miliar,” kata Rahmad.
Penyebab defisit fiskal tersebut, menurut Rahmad, dapat dijelaskan sebagai berikut, SILPA APBD tahun 2022 hasil audit BPK RI sebesar Rp 657,59 miliar, dari SILPA tersebut diperhitungkan dari sisa DAK, sisa Bantuan Keuangan Provinsi, sisa DID, sisa DBHCHT dan SILPA yang tidak dapat digunakan dari sisa dana BLUD serta sisa dana BOS sebesar Rp 99,07 miliar, sehingga secara riil SILPA yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD 2023 sebesar Rp 558,51 miliar.
“Mengingat pada penganggaran APBD 2023 telah ditetapkan asumsi SILPA yang dianggarkan untuk penutup defisit sebesar Rp 177,20 miliar, maka SILPA APBD 2022 yang masih dapat digunakan untuk menutup defisit APBD 2023 sebesar Rp 558,51 miliar dikurangi Rp 177,20 miliar menjadi Rp 381,31 miliar, yang dapat digunakan untuk kegiatan belanja pada Perubahan APBD 2023,” ujar Rahmad.
Anggaran sebesar Rp 381, 31 miliar tersebut, terang Rahmad, dialokasikan belanja prioritas, belanja wajib mengikat, belanja infrastruktur yang perlu segera diselesaikan yang secara komulatif menjadi sebesar Rp 628,55 miliar, sehingga dalam proses pembahasan terdapat defisit riil sebesar Rp 247,24 miliar.
“Untuk menutup defisit tersebut telah dilakukan upaya-upaya seperti kebijakan di sektor pendapatan melalui peningkatan PAD sebesar Rp 151,2 miliar, pemanfaatan dana kurang salur dari DBH Pemprov Kaltim sebesar Rp 55 miliar dan kebijakan sektor pembiayaan melalui rasionalisasi atas penyertaan modal kepada Bank Kaltimtara, Perumda Tirta Manuntung dan Perumda Manuntung Sukses kota Balikpapan sebesar Rp 38 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, paripurna ini adalah tahapan dari APBD, salah satunya adalah APBD 2024 yang nota keuangannya disampaikan Wali Kota. Kemudian APBD Perubahan 2023 juga sudah disampaikan oleh Wali Kota, yang berarti akan dilanjutkan oleh DPRD Balikpapan akan APBD Perubahan 2023 karena waktu mepet.
“Setelah nota keuangan APBD perubahan disampaikan oleh Wali Kota, kami akan tindak lanjuti dengan pandangan umum fraksi, Insyaallah besok (Kamis, red), akan dilaksanakan pandangan umum fraksi,” kata Abdulloh.
Tahapan berikutnya, ujar orang nomor satu di jajaran Wakil Rakyat Kota Minyak ini, setelah Kamis, kemudian Senin dilanjutkan paripurna jawaban Wali Kota terhadap Nopen Wali Kota tentang nota keuangan APBD 2023.
“Mudahan-mudahan di hari Rabunya sudah ada pendapat akhir fraksi yang dilanjutkan dengan penandatanganan bersama kesepakatan dari RAPBD-P menjadi APBD-P 2023,” tutup Abdulloh.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment