Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud akhirnya memberikan tanggapan terkait maraknya antrean kendaraan yang akan membeli bahan bakar’ minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Kalau masalah antrean BBM, tanya nanti ke Pertamina. Nanti kalau apa jawaban Pertamina baru nanti kita bisa sounding, kita cari solusinya,” kata Rahmad Mas’ud ditemui wartawan saat menghadiri sebuah kegiatan di Hotel Swiss Belinn Balikpapan, Selasa (17/10/2023).
Menurut Rahmad, demikian dia akrab disapa, guna mengatasi permasalahan antrean BBM di SPBU yang ada di Balikpapan, Pemkot Balikpapan akan berkoordinasi ke Pertamina. Tapi kalau kewenangan tetap berada di Pertamina, dan bukan kewenangan Pemkot Balikpapan.
“Langkah Pemkot Balikpapan untuk mengatasi permasalahan ini, nanti akan dikomunikasikan. Kita ketahui kalau ada divestasi harga yang berbeda pasti itu akan menggangu stabilitas, termasuk menimbulkan inflasi. Seperti yang terjadi ini,” ujar Rahmad.
“Pertalite kan akan dihapus, bahkan sekarang dibatasi. Orang beralih ke Pertamax. Memang bedanya kan jauh itu sampai Rp 4.300. Nah ini yang juga perlu kita sampaikan ke Pertamina, untuk menjamin stok,” imbuhnya.
Tapi, lanjut Rahmad, informasi yang diterima, stok itu banyak. Stok Pertamina tidak akan kurang, cuma yang permasalahannya mungkin para pengendara ini, harus memahami. Karena ada perbedaan harga, pasti tidak mungkin langsung ke Pertamax yang harganya Rp 14.300 perliter.
“Dan juga yang kita hindari, selama ini banyak pengetap. Kemudian banyak penjual-penjual yang eceran yang ilegal. Bukan berarti kita penyalahkan mereka. Artinya, saya berharap Pertamina bisa memberikan pembinaan. Karena dia juga saudara-saudara kita yang butuh hidup, butuh makan, tapi melanggar regulasi dan aturan,” tukasnya.
Kalau ini mereka melakukan pengetapan, tutur Rahmad, kan merugikan masyarakat juga. Dia beli di SPBU tiba-tiba stoknya habis. Namanya orang mencari hidup, dia mencari keuntungan lagi tanpa dilindungi oleh regulasi. Nah ini yang mau dicari.
“Kita gak boleh binasakan mereka. Kita bina dulu lah mereka. Seperti Pertamina mengadakan Pertashop, mungkin itu langkah awal. Tapi kan tidak semua orang bisa memenuhi Pertashop yang harganya sampai Rp 500 juta modalnya untuk membangun itu,” kata Rahmad.
Artinya, lanjut orang nomor satu di Kota Minyak ini, ada yang perlu coba dikomunikasikan nanti langkah-langkahnya. Yang penting, masyarakat tidak lapar. Terkait informasi adanya perintah penggunaan satu nozel, Rahmad mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan, mungkin karena ada pembatasan itu tadi, untuk menghindari pengetap.
“Kan sebenarnya pengetap ini bukan tugasnya Wali Kota dan Pertamina, ada aparat hukum. Nah, perlu koordinasi juga di sini. Tapi sekali lagi, warga kita jangan dulu dibinasakan, dibina dulu,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment