Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dalam upaya mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2025, Komisi II DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Balikpapan. RDP tersebut dilaksanakan di ruang Komisi II Kantor DPRD Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, pada Senin (13/10/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, serta dihadiri oleh Wakil Ketua, Sekretaris, dan sejumlah anggota Komisi II lainnya, seperti Siswanto Budi Utomo, Taufik Qul Rahman, Mieke Henny, Subari, dan Japar Sidik.
Fauzi Adi Firmansyah menjelaskan, RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran di masing-masing OPD. Tujuannya adalah memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai target.
“RDP ini kami lakukan untuk mengetahui sejauh mana serapan anggaran tahun 2025, serta pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD. Ini bagian dari pengawasan kami di DPRD,” ujar Adi kepada awak media usai RDP.
Dari hasil pertemuan, Komisi II mencatat beberapa hal penting, khususnya terkait dengan pembangunan pasar yang menjadi fokus Dinas Perdagangan. Di antaranya adalah progres pembangunan Pasar Klandasan, Pasar Inpres Kebun Sayur, dan pasar lainnya di Balikpapan.
“Dinas Perdagangan menyampaikan bahwa progres pembangunan Pasar Klandasan, terutama di blok D, blok C, dan lapak kuliner, saat ini baru mencapai sekitar 50 persen. Kami mempertanyakan apakah sisa waktu dua bulan ke depan cukup untuk menyelesaikannya hingga 100 persen, agar tidak menimbulkan proyek mangkrak,” jelas Adi.
Ia menambahkan, Komisi II juga memberikan masukan kepada Disdag dan Dispar terkait percepatan realisasi anggaran. Selain itu, DPRD akan melakukan kunjungan lapangan guna mencocokkan laporan data dengan kondisi di lapangan.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat apakah data yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Ini penting agar pengawasan kami tidak hanya berdasarkan laporan di atas kertas,” tegasnya.
Menurut Adi, sejauh ini pelaksanaan program di kedua OPD tersebut masih belum optimal, sehingga pihaknya mendorong agar ada percepatan realisasi anggaran sebelum akhir tahun anggaran.
“Kami tidak ingin ada program yang terhenti atau tidak selesai tepat waktu. Ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Poniran | Adv
Comment