Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memastikan bahwa roda pembangunan di kota ini akan tetap bergerak meskipun Pemerintah Pusat akan melakukan pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan bahwa pemangkasan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun menjadi tantangan besar bagi Balikpapan. Meski demikian, program-program pembangunan prioritas akan tetap dilanjutkan secara bertahap dan terencana.
“Pemangkasan anggaran TKD dari Pemerintah Pusat sekitar Rp 1,3 triliun pada tahun 2026 mendatang menjadi tantangan besar bagi Kota Balikpapan. Terlebih, porsi anggaran tersebut sangat diharapkan untuk menunjang pembangunan,” ujar Taufik saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (14/10/2025).
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terhenti, meskipun harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
“Balikpapan dipastikan akan ikut terdampak dari pemangkasan TKD, tapi bukan berarti pembangunan berhenti. Pembangunan harus tetap berjalan dengan skala prioritas yang jelas,” tegasnya.
Salah satu proyek prioritas yang menjadi perhatian DPRD adalah revitalisasi Pasar Inpres Balikpapan, yang dinilai sebagai denyut nadi perekonomian warga, khususnya di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat.
“Proyek ini telah melalui proses lelang Detail Engineering Design (DED) dan akan segera masuk ke tahap pembangunan fisik. Sekitar Rp 60 miliar telah disiapkan, termasuk untuk penataan area penampungan sementara pedagang,” jelas Taufik.
Ia menambahkan, konsep revitalisasi bukan hanya membangun ulang pasar, melainkan juga menata ulang menjadi pasar yang lebih estetik, modern, dan tetap mempertahankan nilai historisnya.
“Kami ingin Pasar Inpres punya wajah baru, tetapi tetap menjaga identitasnya sebagai pasar rakyat. Seperti halnya Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Klewer di Solo, yang modern namun berakar pada tradisi,” katanya.
Menurut Taufik, DPRD berharap pasar tersebut bisa menjadi ikon ekonomi dan budaya Kota Balikpapan. Ia juga menegaskan bahwa kualitas pembangunan dan ketertiban administrasi akan tetap menjadi perhatian utama, meski kondisi fiskal saat ini mengharuskan efisiensi anggaran.
Ia menyebutkan bahwa proyek ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan bagian dari visi-misi Wali Kota Balikpapan.
“Kalau soal TKD, memang semua daerah terdampak. Tapi mudah-mudahan pembangunan Pasar Inpres tetap berjalan. Kami di Komisi II bersama Badan Anggaran akan terus memperjuangkannya,” ungkapnya.
Apabila ke depan masih terdapat kekurangan dana, lanjutnya, proyek dapat dilanjutkan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
“Kalau nanti ada kekurangan, bisa dimasukkan lagi di perubahan atau APBD murni 2027. Yang penting pembangunannya tetap jalan dan sesuai tahapan,” tutup Taufik.
Poniran | Adv
Comment