Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online yang saat ini diberlakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan namun masih menimbulkan sejumlah persoalan seperti banyak siswa tidak terakomodir, tampaknya harus dikaji atau dievaluasi lagi.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari mengatakan, kebijakan pelaksanaan PPDB online di daerah masih dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, karena masih banyak warga yang tidak terakomodir di sekolah yang dituju dengan alasan bukan zonasi atau sekadar nilai kelulusan.
“Pertama terkait dengan kebijakan, pelaksanaan PPDB online di Balikpapan saya minta harus dievaluasi lagi karena tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya para orang yang anak-anaknya mau masuk sekolah lanjutan,” kata Subari saat ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Selasa (22/06/2021).
Menurut Subari, evaluasi itu karena jumlah sekolah di Balikpapan masih kurang, baik SMP, SMA dan SMK Negeri Balikpapan. Sedangkan jumlah kelulusan anak-anak sekolah melebihi dari kuota yang tersedia hingga membuat para orang tua kebingungan.
“Sekarang ini PPDB online saat ini aturannya berdasarkan jarak. Jarak ini menjadi kendala bagi warga yang rumah tinggalnya tidak dekat sekolah, banyak terjadi saat ini. Walaupun dia nilainya tinggi, anaknya pintar dan cerdas, dia tidak terakomodir dan alasannya jauh. Ini yang tidak profesional,” tambah politisi PKS Balikpapan ini.
Artinya, tambah Subari, kebijakan PPDB online ini harus dikaji ulang atau dievaluasi lagi, khususnya PPDB tingkat SMP yang menggunakan jarak. Harusnya, yang prioritas itu nilai, lalu jarak, atau dikombinasikan. Kejadian Senin lalu, banyak sekali orang tua atau wali murid demo, karena terjadi ketidakmampuan wali murid atau segera dievaluasi.
“Kalau yang SD, penerimaan siswa baru dilakukan berdasarkan umur. Alhamdulillah, walaupun masih banyak murid yang mendaftar dengan ketersediaan ruang kelas bisa ditanggulangi,” imbuh Subari.
“Ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan saja, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, namun semua pihak agar PPDB di Balikpapan bisa berjalan maksimal, lancar tanpa ada kendala berarti,” pungkas Koordinator Komisi I DPRD Balikpapan ini.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment