Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Kecewa. Mungkin itu kata-kata yang tepat diucapkan warga di Kecamatan Balikpapan Timur, khususnya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlebih, pelayanan kesehatan di rumah sakit yang representatif di wilayah sendiri.
Pasalnya, anggaran untuk pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur tersebut hanya tersedia untuk studi kelayakan alias Feasibility Study. Itu pun besarannya hanya Rp 300 juta dan tidak termasuk anggaran untuk Detail Engineering Design (DED)-nya.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra saat ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (16/08/2021).
“Setelah komunikasi dengan Bappeda Balikpapan, mereka mengatakan daerah yang paling siap untuk dibangun rumah sakit (dari segala kriteria seperti lokasi, kebutuhan, dana), sebenarnya yang paling butuh itu Balikpapan Timur,” kata Nurhadi Saputra.
“Cuma karena, ya gak tahu unsur politis atau apa, untuk tahun depan pembangunannya di daerah Balikpapan Barat. Cuma itu masih banyak permasalahan, apalagi yang disiapkan di Barat itu hany 5000 meter persegi atau setengah hektar,” tambahnya.
Dari lokasinya, terang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Balikpapan ini, juga masih banyak pro kontra. Karena lokasinya, menurut dirinya secara pribadi tidak layak.
“Bukan saya tidak mendukung pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, tapi, mungkin bisa direlokasi di daerah lain. Kalau memang di Barat ada lokasi lain yang lebih layak ya saya setuju saja,” ujarnya.
Cuma, imbuh anggota Komisi II DPRD Balikpapan ini, kalau dari faktor kebutuhan, Balikpapan Timur lebih membutuhkan. Dia menilai, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Balikpapan Barat akses ke rumah sakit lebih banyak dan terjangkau jaraknya, sedangkan Balikpapan Timur sangat jauh.
“Kalau Balikpapan Timur akses ke rumah sakit sangat jauh, perjalanan 40 menit baru bisa menjangkau rumah sakit terdekat. Saya secara pribadi sudah meminta kepada Bappeda Balikpapan, ternyata ada anggaran Rp300 juta baru untuk studi kelayakan (Feasibility Study) rumah sakit,” tukasnya.
Dirinya memperkirakan studi kelayakan selesai dalam 1 kali masa anggaran. Kemudian di Detail Engineering Design (DED)-nya bisa di APBD Perubahan 2022.
“Berarti tahun 2023, kalau pun studi kelayakannya tidak ada kendala. Kalau ternyata ada kendala, bisa saja 2024. Nah 2024 ini kan sudah tahun politik,” ungkap Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur ini.
Menurut Nurhadi, demikian dia disapa, pihaknya sudah minta kebijakan Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota, untuk bisa memprioritaskan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, mengingat kebutuhannya sudah sangat mendesak.
“Saya sudah minta kebijakannya Pak Rahmad selaku Wali Kota, tidak bisa kah kalau studi kelayakan dan DED-nya itu di Perubahan ini (APBD Perubahan 2021). Jadi di tahun depan bisa sama-sama membangun. Timur membangun, Balikpapan Barat juga membangun. Karena, bagaimana pun kebutuhan yang betul-betul mendesak ini sebenarnya di Balikpapan Timur,” pungkasnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment