Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan H. Aminuddin SH menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun 2021 di kediamannya Jalan P. Antasari Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Selasa (05/10/2021) malam.
Dalam reses Wakil Rakyat Kota Minyak ini juga dirangkai dengan reses Ir. H. Bagus Susetyo MM, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dinas Sosial Sularso, Lurah Karang Rejo Lukman Hakim, Lurah Sumber Rejo, Mekar Sari serta lainnya.
Dalam kegiatan, warga yang didominasi Ketua RT dari 4 Kelurahan di wilayah Balikpapan Tengah ini ramai-ramai mengadukan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat. Keluhan yang disampaikan itu diantaranya tentang penerima bantuan sosial, BPJS Kesehatan gratis serta lainnya.
Suyadi, Ketua RT 27 Sumber Rejo mengatakan, dikarenakan kerja Ketua RT kian hari semakin banyak dan beban kerja makin berat pihaknya mengusulkan adanya penambahan honor Ketua RT. Saat ini, honor Ketua RT yang diterima setiap bulan sebesar Rp750 ribu.
“Honor Ketua RT di Balikpapan yang diterima saat ini sebesar Rp 750 ribu, jumlah tersebut kemudian dipotong pajak hingga kami hanya menerima setiap bulan hanya Rp705.000. Beban kerja Ketua RT yang makin berat, jelas ini sangat memberatkan bagi kami, dan kami perlu adanya penambahan honor RT,” kata Suyadi.
Berbeda dengan Suyadi, usulan tentang pembangunan lingkungan disampaikan Imam Purwadi. Dia meminta penjelasan tentang perbaikan jalan yang sudah ditinjau tetapi dialihkan ke lokasi lain. “Yang ingin saya tanyakan adalah kenapa badan jalan rusak yang akan diperbaiki, tapi sampai sekarang belum terealisasi. Mohon penjelasannya,” kata Imam Purwadi.
Aspirasi masyarakat terkait bantuan sosial juga disampaikan dalam kegiatan ini. Suhartini misalnya. Salah satu warga Kelurahan Karang Rejo mempertanyakan bantuan KKS kepada warga kurang mampu yang justru tidak diterimanya.
“Ada warga yang terdaftar dalam program KKS justru tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Padahal, data kepesertaannya sebagai penerima manfaat justru ada dalam data base pemerintah,” kata Suhartini.
Hal senada juga disampaikan Dewi, Ketua RT 50 Karang Rejo yang mengeluhkan banyaknya penerima manfaat (bantuan sosial) yang salah sasaran, yakni orang mampu alias kaya masih menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan warga kurang mampu dan anak yatim-piatu justru tidak mendapatkan bantuan.
“Kami sudah melakukan validasi data dengan turun langsung ke masyarakat. Data warga kurang mampu dan anak yatim-piatu sudah juga kami berikan, tapi yang menerima bantuan justru orang-orang kaya, yang punya mobil dan rumahnya besar dengan 2 unit AC menempel di rumahnya. Akibatnya, kami dianggap warga tidak bisa bekerja,” kata Dewi.
Sementara itu, anggota DPRD Balikpapan H. Aminuddin SH menjelaskan, persoalan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan ke Kementerian Sosial di Jakarta. Mereka tidak bisa disalahkan karena data yang keluar dari pusat ke daerah itu adalah data dari daerah sendiri.
“Nah ini yang kita tidak tahu biang kesalahannya. Karena apa yang kita dengar tadi, tugas yang dilakukan KSM ini sudah dilaksanakan, ternyata masih ada data-data lama yang keluar,” kata Aminuddin.
Makanya, tambah Aminuddin, pihaknya juga mengusulkan, persoalan ini tidak bisa selesai kalau hanya dibahas di reses ini. Ke depan, dirinya meminta kepada Lurah yang hadir di acara ini, supaya 3 bulan ke depan dilakukan dengar pendapat melibatkan semua pihak, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, anggota DPRD Balikpapan, khususnya Komisi IV.
“Supaya persoalan ini bisa clear. Yang kita tahu, semua persoalan yang ada di warga kan limpahannya kepada Pak RT dan Bu RT. Kasihan sekali. Sementara ketika mereka membuat laporan, ternyata yang terjadi di lapangan tidak sesuai,” pungkasnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment