Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Balikpapan yang rencananya dibangun di kawasan Balikpapan Barat, tampaknya bakal tak terwujud. Pasalnya, permasalahan hibah lahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tak kunjung selesai.
Hal itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Mimi Meriami BR Pane SE saat ditemui wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Balikpapan di Hotel Novotel, Selasa (07/02/2023).
“Jadi SMKN 7 ini, juga termasuk yang menurut saya, Pemerintah Kota Balikpapan juga lambat menangani SMKN 7 ini,” kata Mimi.
Karena, tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, sejak 2020 SMKN 7 Balikpapan tersebut, yang seharusnya sudah dibangun ternyata tidak bisa dibangun karena ada masalah teknis. Masalah teknis itu seperti izin masalah hutan mangrove, status lahan dan sebagainya.
“Sudah ada kontrak Rp10 miliar kalau tidak salah, kurang lebih waktu itu. Cuma kontraknya berapa saya gak tahu ya. Sudah dibeli materialnya ternyata tidak terbangun,” ungkap Mimi.
Lebih lanjut, ujar Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan ini, tahun 2021 DPRD Kaltim menganggarkan lagi sekitar Rp30 miliar. Saat itu Gubernur Kaltim sudah setuju uang Rp30 miliar untuk membangun SMPN 7 Balikpapan, tapi di sini (Pemkot Balikpapan, red) belum siap atau hibahnya belum siap.
“Masalah lahan. Pembebasan lahan belum siap pada 2021 lalu. Kembali lah uang itu. Tidak jadi lagi terbangun SMKN 7 tersebut. Pada 2022 lalu, tidak bisa dianggarkan karena belum selesai masalahnya,” kata anggota Komisi III DPRD Kaltim ini.
Mimi memaparkan, tahun 2023 kalau Pemkot Balikpapan tidak segera menyelesaikan permasalahan hibah lahan ke pemerintah provinsi, pembangunan SMKN 7 Balikpapan itu tidak akan dianggarkan lagi. Dan, pihaknya memastikan jika tetap juga tidak diselesaikan masalahnya maka SMKN 7 Balikpapan di Balikpapan Barat tidak akan terbangun lagi.
“Akhir tahun lalu saya baca berita di media, persoalan SMKN 7 Balikpapan tersebut semua sudah clear, tapi saya tanya ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, ternyata belum clear. Masalah hibah lahan, kepindahan ke provinsi untuk pembangunan SMKN 7 Balikpapan hingga saat ini belum clear,” tutupnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment