Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Sejak ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mengakibatkan Balikpapan terdampak imbasnya berupa kemacetan parah disejumlah ruas jalan, mendapat perhatian dari DPRD Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, kemacetan di Balikpapan pada 3 bulan terakhir sudah mulai terasa. Kondisi ini tentunya sudah harus berfikir 2 sampai 5 tahun ke depan, Balikpapan nantinya seperti apa.
“Karena mengingat, akan begitu banyaknya manusia masuk ke Balikpapan. Terutama menyangkut IKN ini, baik tamu-tamu maupun perpindahan warga dari luar Balikpapan yang mungkin bisa jadi menetap atau bekerja di Balikpapan,” kata Alwi Al Qadri, ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, belum lama ini.
Salah satu contohnya, tambah Alwi Al Qadri adalah kasus di proyek RDMP. RDMP kalau sudah sore, menurut politisi Partai Golkar Balikpapan ini, di sejumlah kawasan di sekitar lingkungan proyek pembangunan Kilang Balikpapan mengalami kemacetan yang cukup parah.
“Kalau ada pembahasan Banggar, nantinya untuk 2023 akan menanyakan solusi-solusi terbaik mengatasi kemacetan atau melakukan pelebaran-pelebaran sejumlah ruas jalan di Balikpapan,” ujar Alwi.
Untuk mengatasi kemacetan tersebut, kata Alwi, setidaknya harus ada pembangunan flyover seperti di Samarinda, mengingat Balikpapan dirasa sudah mulai perlu adanya pembangunan flyover tersebut.
“Flyover kita sudah mulai perlu. Bukan hanya di Jakarta, kita juga harus sudah memikirkan 2-5 tahun ke depan, bagaimana caranya mengatasi kemacetan ini,” tandasnya.
Wakil Rakyat dari Dapil Balikpapan Barat ini sependapat, kalau flyover dibangun untuk mengatasi kemacetan atau memecah konsentrasi kepadatan arus lalu lintas di Balikpapan, salah satu yang jadi perhatian adalah di simpang Muara Rapak.
“Hanya saja, kita kendalanya di anggaran. Membuat flyover itu bukan hanya memakan anggaran Rp 1 miliar sampai Rp 5 miliar saja, tapi membutuhkan anggaran yang cukup besar yakni puluhan miliar rupiah, Rp 10 miliar hingga Rp 50 miliar. Nah Balikpapan tidak punya dana sebesar itu. Pastinya harus ada bantuan dari Pemerintah Provinsi,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment