Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan Parlindungan menyebutkan, persoalan lahan, guru dan anggaran untuk membangun sekolah baru menjadi kendala utama setiap tahun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Pertimbangannya banyak, kita tidak siap lahan, kita tidak siap uang, kita tidak siap guru. Berarti apa. Harus ada alternatif dan kreativitas yang dilakukan oleh dinas terkait,” kata Parlindungan ditemui kabargupas.com, belum lama ini.
Menurut Parlindungan, dinas terkait itu adalah Wali Kota Balikpapan, dan kepala-kepala dinas yang ada. Untuk mengatasi persoalan ini, DPRD Balikpapan siap mensupport. Selama ini, PPDB di Balikpapan tidak ada perubahan dan setiap tahun selalu menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat.
“Nyata ini tiap tahun. Coba sekarang, kami anggota DPRD dititipi anak-anaknya masuk sekolah. Coba anaknya sudah tersingkir di sistem penjaringan online, maunya dimasukan di situ, kan semua memandang aplikasi itu. Contoh, anak saya nilainya lebih tinggi, kok anak ini masih bercokol di sini, Siapa ini, oh dewan A. Apa ndak dipanggil polisi kita, masak harus begitu,” kata politisi Partai Nasdem Balikpapan ini.
Konkretnya, harus mengambil tindakan ekstrim. Yang pertama, ambil kuota 15 persen dari sekolah swasta, bayar pakai APBD. Apa cantolannya, dicari. Undang Undang bisa dibuat, kan dibuat manusia, bukan kartu mati. Dicari payung hukum yang terbaik supaya aman, dengan penjelasan-penjelasan tentunya.
“Atau yang kedua, kita bikin sekolah seperti dulu. Kita rekrutmen guru, dibuat shift-shiftan. Tapi kita buat sift siang dan pagi,” tutupnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment