Kabargupas.com, SAMARINDA – Masih maraknya keberadaan tambang batu bara ilegal yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Akibat maraknya keberadaan tambang-tambang ilegal masih di Kaltim ini, seluruh unsur pemerintahan tengah berupaya untuk membasmi aktivitas tersebut. Berbagai cara pun tengah dilakukan, mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan Kaltim hingga menggodok regulasinya.
Berbeda dengan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry yang justru memiliki pandangan lain. Untuk mengatasi permasalahan tambang ilegal, Dia mendorong agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dapat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan mengarah kepada pemusnahan tambang ilegal tersebut.
“Jadi memang harusnya illegal mining ini segera dituntaskan,” kata Sarkowi di Kantor DPRD Kaltim, Senin (06/02/2023).
Dalam penanganan mengatasi tambang ilegal, Sarkowi menegaskan, perlu kerja sama antar unsur pemerintahan, mulai yang paling tinggi hingga pemerintahan yang paling rendah.
“Penanganan terhadap keberadaan tambang-tambang ilegal tersebut harus dilakukan secara terpadu oleh seluruh unsur, baik dari tingkat paling tinggi hingga paling bawah,” imbuhnya.
Kehadiran tambang ilegal, baginya sangat memberi keresahan, baik itu yang dirasakan masyarakat, berdampak terhadap pendapatan daerah hingga kerusakan lingkungan yang akan terus terjadi akibat aktivitas pertambangan yang tak sesuai prosedur.
“Dampaknya sangat luar biasa, mulai dampak langsung yang dirasakan masyarakat, terhadap pendapatan daerah hingga kerusakan lingkungan,” tandas Sarkowi. (*)
Comment