Kabargupas.com, JAKARTA – Guna mencari dukungan dari Pemerintah Pusat dalam membangun infrastruktur penyediaan air baku, Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PDAM Balikpapan, mengikuti International Conference on Infrastructure (ICI) dan Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta.
Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono ini, dilaksanakan selama 3 hari, mulai 11-13 Juni 2025.
Dirut PTMB, DR Yudhi Saharuddin MM dalam keterangan persnya mengatakan, ada dua kegiatan yang dilaksanakan mulai 11 hingga 13 Juni 2025 kemarin. Pertama adalah kegiatan ICI, lalu IWWEF.
“Kami beranggapan bahwa kegiatan tersebut cukup positif karena membahas terkait dengan infrastruktur di Indonesia. Nah kami konsen pada infrastruktur penyediaan sumber air baku di Kota Balikpapan,” kata Yudhi.
Diketahui bersama, tambah Yudhi, Balikpapan jika mengandalkan sumber air baku dari Mahakam berbeda dengan kota-kota lain, di mana jaraknya Balikpapan dan topografi kota yang ada Kalimantan Timur itu cukup berbukit sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar.
Pihaknya melihat peluang untuk menyampaikan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat melalui Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jadi kami sempat bertemu dengan Pak Menko dan Pak Menko menyambut baik kami dan Insyaallah dalam waktu dekat akan dilanjutkan pembicaraan serius terkait dengan infrastruktur penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Balikpapan,” ujar Yudhi.
Momentum ini, juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan beberapa badan usaha yang mungkin bisa menjadi alternatif pembiayaan, karena mengingat pembiayaan untuk SPAM regional yang jaraknya hampir 100 KM itu membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Sehingga kolaborasi dan sinergi serta inovasi itu diharapkan mendapat dukungan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Merunut pada peraturan, lanjut Yudhi, harusnya jika lintas wilayah, menjadi kewenangan provinsi dan apabila di wilayah tersebut ada kegiatan khusus.
Dan pihaknya juga menganggap bahwa di Kalimantan ada satu proyek strategis nasional yaitu IKN dan Balikpapan menjadi kota tersibuk untuk menyangga IKN sehingga pemerintah pusat harus hadir dalam hal ini untuk menyiapkan infrastruktur SPAM Kota Balikpapan.
“Kita tahu sama-sama bahwa saat ini Kota Balikpapan hanya mengandalkan dua waduk dengan total kapasitas hanya 1500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin diperkirakan saat ini penduduk kota Balikpapan sudah mencapai angka 1 juta, termasuk yang tidak ber-KTP Balikpapan,” ungkap Yudhi.
“Sehingga kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kota sangat diharapkan di PDAM guna mewujudkan ketahanan air dalam upaya meningkatkan layanan kebutuhan dasar masyarakat di kota Balikpapan, berupa air bersih,” tutupnya.
Poniran | Nur
Comment