Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meskipun pada 2026 mendatang Pemerintah Pusat berencana memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan bahwa rencana pemangkasan TKD oleh Pemerintah Pusat, yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari satu triliun rupiah, akan berdampak terhadap pembangunan pendidikan di Balikpapan.
“Rencana pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat itu pasti akan berpengaruh pada pembangunan pendidikan di Balikpapan. Namun, kami pastikan alokasi anggaran pendidikan tetap 20 persen yang bersumber dari APBD,” ujar Irfan saat ditemui, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, meskipun seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan terdampak pemangkasan anggaran, program-program prioritas di sektor pendidikan akan tetap dijalankan.
“Ya, pasti semua akan mengalami pemangkasan. Tapi kita harus bisa memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak. Program prioritas, seperti pembangunan gedung sekolah baru, tetap harus berjalan,” tegas mantan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan itu.
Irfan menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi pasti mengenai besaran dan pos-pos anggaran yang akan dipangkas. Namun, ia memastikan bahwa Dinas Pendidikan akan menyesuaikan program tanpa mengurangi komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
“Semua OPD akan terkena dampak, tidak hanya Dinas Pendidikan. Tapi kami optimistis, pada 2026 nanti pembangunan pendidikan tetap berjalan maksimal sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan, H. Rahmat Mas’ud,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Pemkot Balikpapan berkomitmen menjaga kualitas pendidikan agar tetap sejalan dengan program prioritas pembangunan daerah.
“Optimistis lah, tahun 2026 pembangunan pendidikan tetap berjalan. Insyaallah tidak terganggu,” tutup Irfan.
Sebagai informasi, alokasi anggaran pendidikan di Kota Balikpapan tahun 2025 ini mencapai 27 persen dari total APBD—melebihi ketentuan minimal 20 persen—yang digunakan antara lain untuk pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan sarana pendidikan lainnya.
Poniran | Adv
Comment