Kabargupas.com, SAMARINDA – Kemiskinan ekstrem di Kota Tepian masih menjadi PR bagi penyelenggara pemerintahan. Hal ini menjadi sorotan oleh Wakil Ketua DPRD Samarinda, Rusdi. Terlebih hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Pasalnya, Samarinda merupakan kota yang menjadi salah satu penyanggah IKN di Kaltim, sehingga sebagai daerah yang dipercaya untuk mendorong percepatan pembangunan mega proyek tersebut setidaknya secara mandiri dapat mengentaskan persoalan miskin ekstrem.
Politikus Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) perlu melakukan upaya guna menekan angka kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan melakukan verifikasi dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
“Pertama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Samarinda harus melakukan pendataan secara valid. Data itu harus benar-benar aslinya berapa,” kata Rusdi, Senin (9/10/2023).
Ia beranggapan jika pengentasan kemiskinan ekstrem ini dapat dilakukan dengan verifikasi dan validasi data masyarakat ekstrem, sehingga dengan data yang valid tentu akan mempermudah Dinsos PM dalam menekan angka kemiskinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan data yang dimiliki justru berbeda dengan realita di lapangan.
“Bisa saja data terpadu dan terintegrasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah berbeda, maka dari itu perlu adanya validasi,” ujar dia.
Seperti halnya data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) merilis data masyarakat miskin ekstrem Samarinda pada 2023 ada sebanyak 9.032 jiwa terdiri atas 1.600 kepala keluarga (KK).
“Tetapi berdasarkan laporan Dinsos PM Samarinda menindaklanjuti data P3KE pemerintah pusat itu, mereka verifikasi dan validasi ulang dengan melakukan pendataan ke lapangan terakhir (update Juni 2023),” jelasnya.
Juni 2023 lalu, Dinsos PM Samarinda berhasil memverifikasi sebanyak 6.973 jiwa dari 9.032 jiwa. Sedangkan dari 1.600 kepala keluarga menjadi 1.456 kepala keluarga ada kategori miskin ekstrem di Samarinda.
Kendati demikian, ia meminta agar Dinsos PM dapat melakukan validasi dengan baik, walaupun bertahap tetapi memiliki akurasi yang tinggi sehingga ketika ada bantuan dari Pemkot Samarinda ataupun Pemerintah bantuan tersebut dapat diterima sesuai sasaran.
“Kita juga mau lihat updatenya di lokasi daerah kita. Karena masih banyak orang yang menerima bantuan itu pada kategori mampu atau misalnya tidak masuk kriteria karena sudah berubah taraf ekonominya,” tutupnya. (*/ran/adv)
Comment