Kabargupas.com, SAMARINDA – Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara didorong untuk meningkatkan sektor pangan seiring pertumbuhan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin meningkat.
Hal itu dikatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim dari Partai Golkar, Sarkowi V Zahry, ditemui wartawan di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, belum lama ini.
“Keberadaan IKN berdampak terhadap meningkatnya jumlah penduduk di Kaltim. Seiring pertumbuhan penduduk tersebut, SDM di Kaltim juga harus ditingkatkan, utamanya di sektor pertanian agar ketersediaan pangan meningkat,” kata Sarkowi V Zahry.
Dia menambahkan, keberadaan IKN di Kaltim harus diimbangi dengan kesiapan sektor pangan yang kuat dan mandiri dari masing-masing daerah. Apalagi, Kaltim memiliki 10 kabupaten dan kota, yang sektor pangannya juga perlu mendapat perhatian.
“Kaltim harus bisa menyiapkan sektor pangan yang jelas, dengan kontribusi dari kabupaten dan kota. Selama ini, kebutuhan pangan masih banyak yang bergantung dari luar,” ungkap Sarkowi, sapaan akrabnya.
“Dengan koordinasi yang dilakukan oleh Otorita IKN, kabupaten dan kota diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal,” kata Sarkowi.
Menurut Sarkowi, kehadiran IKN akan berdampak besar pada kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim perlu mempersiapkan pasokan pangan melalui kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya kira setiap daerah di Kaltim memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Potensi ini perlu digali dan ditawarkan kepada Otorita IKN agar ada keterhubungan antara IKN dan daerah-daerah mitra,” ucap Sarkowi.
Sarkowi juga menyatakan dukungannya apabila Otorita IKN dapat turun langsung ke kabupaten dan kota untuk menyerap aspirasi dari masyarakat setempat. Menurutnya, hal tersebut akan memudahkan pemetaan kebutuhan dan potensi pangan di setiap wilayah.
“Aspirasi yang diserap tentu akan berkaitan dengan pembahasan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kabupaten dan kota. Musrenbang di setiap daerah pasti memiliki poin khusus terkait pembangunan IKN, dan ini harus didorong,” tutup Sarkowi. (Adv)
Comment