Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Program kerja tahun 2026 dan 2027 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Balikpapan menjadi sorotan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Senin (23/2/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, mengatakan RDP tersebut membahas rencana program tahun 2026 serta sejumlah tindak lanjut, khususnya terkait pembebasan lahan di kawasan Sungai Ampal.
“RDP hari ini membahas program 2026 dan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, terutama terkait pembebasan lahan,” ujar Yusri kepada wartawan usai rapat.
Menurutnya, Komisi III menaruh perhatian pada penanganan banjir di kawasan Ampal Hulu dan Ampal Hilir. Untuk itu, pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ampal dinilai penting guna mendukung normalisasi sungai.
Yusri menyebutkan, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas PU, kebutuhan anggaran pembebasan lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun.
Ia menambahkan, penanganan banjir di kawasan tersebut masih membutuhkan pembebasan lahan yang cukup luas. Bahkan, masih ada sejumlah bidang yang perlu dipastikan statusnya apakah masuk dalam rencana penanganan atau tidak.
“Harapannya, Sungai Ampal nantinya bisa seperti Sungai Sepinggan dengan lebar sekitar 40 sampai 50 meter, sehingga mampu menangani banjir di Ampal Hulu dan Ampal Hilir,” katanya.
Komisi III menargetkan pembebasan lahan dapat direalisasikan pada 2027. Dari sisi perencanaan, Detail Engineering Design (DED) disebut telah rampung dan tinggal menunggu tahap pelaksanaan.
“Terkait nilai pekerjaan secara keseluruhan, itu ranah Dinas PU,” tegas Yusri.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Balikpapan, Rita, menjelaskan bahwa pembahasan dalam RDP lebih difokuskan pada program tahun 2026. Program tersebut merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mencakup program prioritas wali kota, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah, dan kegiatan rutin dinas.
Ia menegaskan, program penanggulangan banjir tetap menjadi prioritas. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan anggaran akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD).
“Terus terang, anggaran PU dipotong sekitar Rp440 miliar atau hampir 60 persen. Karena itu, tidak semua program bisa dituntaskan sekaligus,” ujar Rita.
Poniran | Adv
Comment