Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di ruang komisi Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (9/4/2026).
Rombongan berjumlah 5 orang berikut staf dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Martin Hat tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid dan anggota Komisi IV, Hj. Iim.
Dalam kunjungannya, rombongan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggali sejumlah informasi penting, salah satunya berkaitan dengan panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mahulu, Martin Hat mengatakan, kebetulan Kabupaten Mahulu pada bulan ini ada penyampaian LKPJ Bupati Mahakam Ulu pertanggungjawaban tahun 2025. Menanggapi LKPJ itu, DPRD Kabupaten Mahulu telah membentuk panitia khusus (pansus) dan sekarang dalam tahap pelaksanaan LKPJ-nya.
“Selama ini kami sudah mencari data, sehingga kami melakukan rapat dan perlu mencari referensi dari teman-teman DPRD kota lain, salah satunya DPRD Kota Balikpapan,” kata Martin Hat.
Dipilihnya DPRD Kota Balikpapan, menurut Martin Hat, karena Balikpapan adalah salah satu kota terbaik di Kalimantan Timur, yang pembangunannya cukup baik, kebersihan kotanya tidak diragukan lagi. Selain itu, Balikpapan juga kerap mendapatkan berbagai penghargaan, baik tingkat regional hingga nasional dan internasional.
“Makanya kami berkunjung ke DPRD Kota Balikpapan untuk mencari referensi guna dikomparasikan atau sebagai bahan perbandingan dengan DPRD kabupaten Mahulu,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid menjelaskan, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Mahulu yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Martin Hat.
“Jadi kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Mahulu tersebut berkaitan dengan pansus LKPJ kepala daerah. Tapi, di Balikpapan saat ini, baru dia hari lalu baru penyampaian LKPJ Wali Kota Balikpapan,” kata Muhammad Hamid.
Rencananya, tambah Muhammad Hamid, DPRD Kota Balikpapan juga akan melakukan hal yang sama yakni melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan atau menggali informasi tentang mekanisme dan cara memberikan tanggapan LKPJ tersebut.
“Dalam waktu dekat ini, kami dari DPRD Kota Balikpapan, pada minggu depan akan menjadwalkan konsultasi terkait dengan LKPJ Wali Kota Balikpapan pada saat paripurna kemarin,” tutup Muhammad Hamid.
Poniran | Adv
Comment