Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pembangunan kota Balikpapan pada 2026 mendatang dipastikan menghadapi kendala, menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 1,3 triliun.
Pemangkasan anggaran ini diprediksi akan berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan, termasuk ekonomi di kota Balikpapan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Siswanto Budi Utomo, yang merupakan politisi Partai Gerindra, mengungkapkan bahwa kekhawatirannya terhadap kebijakan tersebut.
“Pengurangan anggaran transfer ke daerah tentu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kota Balikpapan, mengingat peran penting belanja pemerintah daerah dalam mendorong pergerakan ekonomi,” kata Siswanto Budi Utomo, ditemui media ini di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (13/10/2025).
Dia menjelaskan, pemangkasan anggaran pemerintah daerah pasti akan berdampak besar pada ekonomi masyarakat. Bergeraknya ekonomi itu sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah daerah.
“Jika anggaran berkurang, terlebih untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, maka ekonomi pasti akan terpengaruh,” ujar Siswanto, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan ini.
Menyikapi hal ini, lanjut Siswanto, Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyatakan keprihatinannya. Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk mencari solusi alternatif dengan mengoptimalkan peluang investasi, baik dari sektor swasta maupun investor asing.
Menurut mereka, kehadiran investor sangat penting untuk menjaga agar perekonomian Balikpapan tetap bergerak meskipun ada pengurangan anggaran.
“Para investor diharapkan dapat menanamkan modalnya di Balikpapan agar perekonomian tetap berjalan. Selain itu, pemerintah kota juga diminta untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersisa, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan dapat langsung menggerakkan ekonomi daerah,” jelas Siswanto.
Siswanto berharap, pemerintah kota Balikpapan dapat mengidentifikasi dan mengelola anggaran dengan lebih efisien, guna mengurangi dampak negatif dari pemangkasan tersebut dan memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi di kota ini.
“Besar harapan kami Pemerintah Kota Balikpapan dapat mengidentifikasi dan mengelola anggaran dengan lebih efisien, guna mengurangi dampak negatif dari pemangkasan anggaran tersebut,” tutup Siswanto.
Poniran | Adv
Comment