Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat yang hingga saat ini progresnya diduga tidak mencapai target, kembali mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Antikorupsi (Formak) Indonesia.
Sorotan Formak Indonesia atas progres pembangunan rumah sakit itu disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan di lantai dua Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (16/12/2024).
“Yang kami sampaikan di RDP Komisi IV DPRD Balikpapan adalah minta kesesuaian antara dana yang keluar sebesar Rp 21 miliar yang sudah dibayarkan ke kontraktor dengan progres yang tercapai,” kata Jerico Noldi, Ketua Formak Indonesia ditemui media ini usai pertemuan.
Kalau tidak sesuai dengan progres pembangunan rumah sakit, pihaknya meminta kepada kontraktor bersangkutan agar dana sebesar Rp 21 miliar yang sebelumnya dijadikan uang muka proyek tersebut, dikembalikan.
Menurut Jerico, diakhir kontrak pada 31 Desember 2024, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan diminta untuk menghitung kesesuaian dana Rp 21 miliar yang diberikan sebagai uang muka kepada kontraktor pelaksana dengan progres pekerjaan.
“Bilamana tidak sesuai, maka harus ada pengembalian dana maupun sanksi kepada kontraktor akibat progres tidak tercapai,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pembina DPP Formak Indonesia, H. Abdul Hakim Rauf SH. Dia menyebut, Formak Indonesia akan terus intens menyoroti setiap anggaran yang memakai uang rakyat agar dimonitor dan diawasi.
“Saya sebagai Ketua Dewan Pembina mendukung segala kegiatan positif Formak Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandas H. Abdul Hakim Rauf.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Balikpapan, Zulkifli menjelaskan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Formak Indonesia yang ikut melakukan pemantauan pembangunan di Kota Balikpapan, utamanya terkait pembangunan rumah sakit umum daerah di Balikpapan Barat.
“Mereka mempertanyakan target progres pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat serta bagaimana perlakuannya, sudah kita jelaskan semua, termasuk lahan itu “bermasalah”. Intinya mereka mantau dan ikut mengawasi,” kata Zulkifli.
Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Balikpapan dalam persoalan ini, lanjut Zulkifli, adalah melakukan memaksimalisasi kegiatan, yakni optimalisasi kegiatan di lapangan. Tadi disampaikan dari manajemen kontraktor pelaksana itu, diusahakan 30 persen bisa dicapai dengan segala keterbatasan waktu.
Tadi disampaikan bahwa target manajemen kontraktor diusahakan kurang lebih 30 persen bisa kita capai ya dengan segala keterbatasan waktu. Nanti mereka akan menambah dua alat. Minimal melampaui dari persentase dari uang muka proyek,” pungkasnya.
Hadir dalam RDP bersama Komisi IV DPRD Balikpapan ini, Ketua Formak Kaltim, Arifin dan Ketua Formak Balikpapan, H. Imam Mutaji SH MH, serta belasan anggota Formak Indonesia.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment