Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Persoalan mutasi jabatan yang terlalu cepat dilakukan Wali Kota Balikpapan hingga penanganan banjir dan permasalahan pendidikan, masih jadi sorotan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/05/2023).
Rapat paripurna DPRD Balikpapan yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S. Sos dan dihadiri Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin ini mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan tahun 2022.
Anggota fraksi NasDem DPRD Balikpapan, Parlindungan mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam rapat paripurna ini, antara lain adalah mutasi (pejabat Pemkot Balikpapan, red). Mutasi ini, menurutnya, terlalu sering dilakukan (Wali Kota, red) sehingga kinerja dari semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu bisa terganggu atau tidak berkesinambungan.
“Yang kedua mengenai pengendalian banjir yang juga menjadi sorotan kita dan fraksi-fraksi lainnya,” kata Parlindungan.
Kemudian, lanjut Parlindungan, yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi dari Pemkot Balikpapan tentang program BPJS Kesehatan gratis. Ini beberapa poin yang disampaikan kepada Pemkot Balikpapan.
“Kemudian juga mengenai evaluasi seragam gratis. Tahun ini tidak berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan. Ada sekitar 15 poin yang kita sampaikan cuma tadi kurang terdengar secara jelas. Tetapi, paling tidak sudah kita suarakan,” tukas Parlindungan.
“Ini menjadi catatan untuk seorang Wali Kota Balikpapan. Saya berharap, Wali Kota Balikpapan bisa menjawab saat nanti tanggapan Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment