Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan akhirnya menerima dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan Tahun 2024.
Persetujuan LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dilakukan pada rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-9 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025 dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Balikpapan Yono Suherman di aula Gedung Parkir Klandasan Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (21/04/2025).
Pada penyampaian rekomendasi ini, ada 11 rekomendasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh juru bicaranya. Ke-11 rekomendasi tersebut terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD), pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, perangkat daerah, perusahaan umum daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Pansus LKPJ.
Perwakilan Fraksi PDIP yang juga Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Budiono mengatakan, dari Fraksi PDIP pada penyampaian rekomendasi LKPJ Wali Kota Balikpapan tahun 2024 adalah terkait pendidikan.
“Kita harus membangun sekolah karena tidak berbanding lurusnya jumlah lulusan SD dengan jumlah SMP di Balikpapan. Lulusan SD kita itu 12 ribu, sementara kita baru mampu menampung sekitar 7.500 siswa. Tidak berbanding lurus antara ketersediaan dengan lulusan,” kata Budiono.
Untuk kesehatan, tambah Budiono, dirinya berpikir untuk perencanaan pembangunan gedung kesehatan itu masih jauh dari harapan. Karena, LKPJ Wali Kota Balikpapan yang masa baktinya sampai 2024, ternyata gedung rumah sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat belum selesai dibangun.
“Ini kan mengganggu. Baru 12 persen loh (progres pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, red),” ungkap Budiono.
Satu hal lagi, lanjut Budiono, berkaitan dengan APBD, ada OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) yang secara serapan anggarannya hanya 70 an persen. Bahkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 cukup tinggi yakni Rp600 miliar lebih.
“Kan sayang nih, SiLPA-nya tinggi loh Rp 600 an miliar. 2024 itu. Sayang tak digunakan untuk rakyat. Dan catatan-catatan lainnya seperti layanan air bersih, yang itu merupakan kebutuhan pokok warga, tapi masyarakat belum bisa menikmati,” tandasnya.
Fraksi PDIP, menurut Budiono, memahami ketersediaan air baku kewajiban pemerintah kota, tapi pengelolaannya oleh PTMB (Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) atau yang dikenal dengan sebutan PDAM Balikpapan ini, diharapkan lebih maksimal lagi.
“Yang selama ini, Dewas (Dewan Pengawas) PTMB kurang begitu maksimal, ayo lah. Kan ini digaji oleh rakyat. Rekomendasi 2024 sudah kita berikan, saya berharap itu dibaca, sehingga 2025 ini bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
Poniran | Nurhayati
Comment