Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan pada Juli 2021 mendatang, terus mendapat dukungan dari DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dukungan pelaksanaan PTM tersebut datang dari Wakil Ketua I DPRD Balikpapan Budiono, yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Balikpapan. Namun, penerapan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan Disdikbud Balikpapan agar terhindar dari penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.
“DPRD Balikpapan mendukung langkah Disdikbud Balikpapan dalam pelaksanaan PTM, namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah,” kata Budiono saat ditemui kabargupas.com, Rabu (19/05/2021).
Menurut Budiono, melandainya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Balikpapan, tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Disdikbud Balikpapan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaan PTM nanti juga harus dilakukan dengan pembatasan-pembatasan, baik jumlah siswa yang akan masuk di dalam kelas maupun durasi belajarnya.
“Pelaksanaan PTM nantinya harus tetap dilakukan pembatasan guna menghindari terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Pasalnya, Virus Corona di Balikpapan hingga saat ini masih ada,” ungkapnya.
Wakil Rakyat Kota Minyak dari daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan Barat ini juga meminta Disdikbud Balikpapan dalam PTM nanti, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.
“Sekolah-sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka harus benar-benar membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) guna mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Di dalam SOP tersebut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga orang tua murid pun bisa mengikuti SOP tersebut,” tutur Budiono.
Dia menambahkan, SOP itu dibuat sebelum PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) atau awal-awal sebelum dilaksanakan tahun ajaran baru sehingga semuanya bisa memahami, baik sekolah, siswa hingga masa orientasi bagi siswa yang baru masuk.
“SOP harus segera disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa di masing-masing sekolah agar saat pelaksanaan PTM, orang tua siswa, maupun siswa bisa menjalankan dan mematuhinya,” tutupnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment