Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan serta pelaksanaan program prioritas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan bahwa pengawasan merupakan bagian utama dari tugas pokok dan fungsi Komisi II terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, termasuk Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan.
“Jangan sampai apa yang sudah direncanakan tidak dilaksanakan dengan baik atau muncul kegiatan yang tidak bisa kami pantau, padahal sebelumnya tidak tercantum dalam program,” ujar Adi kepada wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut yang berupaya dihindari oleh Komisi II agar tidak menimbulkan temuan pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi fokus utama pihaknya.
“Intinya adalah pengawasan. Kami menajamkan di sisi itu,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Adi menjelaskan, RDP yang digelar Komisi II bersama mitra kerja bertujuan membahas APBD murni 2026, terutama menyikapi adanya pemangkasan anggaran. DPRD ingin memastikan program yang dilaksanakan benar-benar prioritas.
“Kami ingin tahu secara riil mana kegiatan yang prioritas, penting, dan genting. Kami minta itu dipisahkan. Jangan sampai anggaran justru banyak terserap untuk kegiatan yang bersifat seremonial,” katanya.
Dari sisi pengawasan lanjutan, Komisi II meminta OPD menjalankan program yang telah disepakati. Selanjutnya, dalam tiga bulan ke depan akan dilakukan review terhadap capaian pelaksanaan program.
“Kami akan meminta laporan apakah pelaksanaannya sudah sesuai target atau belum,” jelas Adi.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini baru dua OPD yang mengikuti RDP bersama Komisi II, salah satunya Disdag Balikpapan. Namun secara prinsip, seluruh mitra kerja diminta fokus melaksanakan program prioritas pada tahun anggaran 2026.
“Pada intinya, kegiatan yang dilaksanakan di 2026 harus benar-benar yang prioritas,” pungkasnya.
Poniran | Nur
Comment