Kabargupas com, BALIKPAPAN – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan jelang Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, kembali dipertanyakan.
Pasalnya, sebuah postingan warga tentang seorang Camat di Balikpapan yang diduga terlibat politik praktis viral di media sosial Instagram hingga menjadi perhatian masyarakat.
Tak hanya mendapat sorotan dari warganet karena di-posting di salah satu akun media sosial, tapi juga diduga mengarahkan pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan tempatnya bekerja untuk memilih salah satu calon anggota legislatif (Caleg) hingga mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle menyayangkan sikap seorang PNS sekelas pejabat eselon tiga yang diduga tidak netral serta diduga mendukung salah satu Caleg saat ada kegiatan di kantornya.
“Kan sudah paham aturannya, Undang-undangnya, kalau ketika PNS itu turut berpolitik praktis, itu kan sanksinya ada. Nah silakan. Kalau itu sudah masuk kepada sanksi administratifnya kepada Pemerintah Kota, ya silakan Pemerintah Kota bertindak dalam hal ini. Bagaimana tanggapannya. Kalau sudah ada barang bukti, sudah ada pengarahannya, ya diterjemahkan saja,” kata Sabaruddin Panrecalle saat ditemui wartawan usai mengikuti upacara Hari Pahlawan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Jumat (10/11/2023).
Menurut Sabaruddin, persoalan ini dikembalikan saja kepada perundang-undangan yang berlaku, dan apa saja sanksinya. Karena sudah jelas bahwa seorang PNS tidak boleh berpolitik. Ketika seorang PNS yang turut serta terlibat di dalamnya, lanjut Sabaruddin, segera diproses dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Sangat disayangkan karena mencederai netralitas PNS. Yang pasti bukan kita saja yang menyayangkan, semua masyarakat juga menyayangkan dalam sikap politik begitu. Kalau memang dia mau berpolitik ya sudah lepaskan PNS-nya dia,” tandasnya.
Dia menambahkan, silakan berpolitik kalau memang mau menjadi tim sukses. Itu bahkan jauh lebih bagus. Namun, yang bersangkutan harus juga menanggalkan atribut PNS-nya semua. Karena di Republik Indonesia ini ada aturan yang harus ditaati dan ikuti.
“Kalau tidak mau mengikuti peraturan dan perundang-undangan, ya tidak usah tinggal di Republik ini,” ucap politisi Partai Gerindra Balikpapan ini.
“Saya menyayangkan dengan sikap begitu. Saya pikir kemarin itu tidak sempat viral. Saya pikir dianggap angin lalu saja, ternyata memang viral,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, sudah ada surat edaran dari Wali Kota Balikpapan untuk netralitas ASN. Pihaknya berharap, semua ASN di lingkungan Pemkot Balikpapan bisa memposisikan diri sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
“Kita harapkan teman-teman ASN mudah-mudahan bisa memposisikan diri sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Jadi tetap netral, tidak berpihak kemanapun,” kata Muhaimin saat dikonfirmasi wartawan.
Terkait seorang Camat yang lagi viral karena diduga terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu Caleg, Muhaimin menjelaskan, persoalannya sudah diserahkan ke inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan.
“Sudah ke inspektorat kan, pasti diteliti apa kah benar atau tidak. Sekarang ditangani inspektorat,” tutup Muhaimin.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment