Kawal Pembangunan Fender Jembatan Mahakam, Ini yang Dilakukan DPRD Kaltim

Kabargupas.com, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Komisi III berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap pembangunan fender Jembatan Mahakam, setelah insiden kapal tongkang dan serangkaian pemeriksaan kekuatan jembatan.

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan proses perbaikan sesuai standar teknis tentang jembatan dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi aktif dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan terintegrasi.

“Saya menekankan pentingnya pembangunan fender yang kokoh demi melindungi struktur jembatan yang menjadi jalur vital penghubung masyarakat di Samarinda dan wilayah sekitarnya,” kata Subandi, ditemui wartawan di Kantor DPRD Kaltim Jalan Loa Bakung Samarinda, belum lama ini.

“Saat ini sudah ada komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, termasuk kajian teknis dari PUPR Pusat. Kami pastikan perbaikannya tidak asal-asalan,” imbuh Subandi.

Subandi menambahkan, perusahaan pemilik tongkang yang menyebabkan kerusakan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab penuh, termasuk menanggung biaya perbaikan fender yang diperkirakan mencapai Rp35 miliar.

“Anggarannya sekitar Rp35 miliar dan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Pihak perusahaan siap bertanggung jawab,” terang Subandi.

Meski struktur utama jembatan dinyatakan masih aman oleh tim teknis, DPRD Kaltim mendorong percepatan pembangunan fender sebagai langkah pencegahan. Apalagi, insiden serupa pernah terjadi sebelumnya dan menimbulkan kekhawatiran publik soal keselamatan.

Subandi juga menyinggung belum adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jembatan Mahakam karena pengelolaannya masih di bawah Pemerintah Pusat.

“Ya kita berharap ke depan ada evaluasi agar daerah bisa turut mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan aset strategis tersebut,” tutup Subandi. (Adv)