Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyambut baik rencana kunjungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke kawasan wisata Bukit Pringgondani, yang terletak di Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.
Kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada November 2025 dan dinilai sebagai momentum strategis untuk mengembangkan potensi wisata lokal serta mendorong pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani, menyatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan kesiapan sebelum kedatangan tamu dari pemerintah pusat.
“UMKM di Bukit Pringgondani sudah mendapat informasi mengenai kunjungan ini. Karena itu, kami meminta adanya persiapan serius, khususnya terkait perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata,” ujar Suriani kepada media, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, kondisi jalan menuju Bukit Pringgondani masih sempit dan sebagian besar belum beraspal, hanya berupa jalan berbatu. Suriani mendorong Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Balikpapan agar segera melakukan pengaspalan dan pelebaran jalan untuk menunjang kenyamanan pengunjung, terutama kendaraan besar seperti bus pariwisata.
“Memang jalur melalui RT 15 sudah diaspal, tapi mendekati titik lokasi wisata kondisinya masih rusak. Kami minta agar dilakukan pelebaran sekaligus pengaspalan supaya akses masuk lebih representatif,” terangnya.
Selain infrastruktur, Suriani juga mengapresiasi penataan UMKM yang dinilai semakin tertata rapi. Namun, ia mengingatkan agar pengembangan kawasan tidak menghilangkan nuansa khas pedesaan yang menjadi daya tarik utama Bukit Pringgondani.
“Jangan sampai ditata terlalu modern hingga menghilangkan suasana alami yang justru menjadi keunikan Bukit Pringgondani,” tambahnya.
Lebih lanjut, Suriani berharap kunjungan Kemenparekraf dapat membawa dukungan nyata, khususnya dalam pengembangan infrastruktur yang masih menjadi kendala utama dalam pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah (APBD), rasanya cukup berat karena ada pemangkasan. Harapannya, kementerian bisa turun tangan setelah melihat langsung kondisi lapangan,” pungkasnya.
Poniran | Adv
Comment