Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Balikpapan menjadi sorotan masyarakat. Hal ini juga mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengaku pihaknya belum menerima informasi secara resmi terkait penyesuaian tarif PBB tersebut.
“Kami belum mendapat penjelasan secara menyeluruh. Namun jika memang ada kenaikan, kemungkinan itu bentuk penyesuaian terhadap kondisi harga tanah saat ini,” ujar Yono saat ditemui Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, lonjakan harga tanah di Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Beberapa kawasan bahkan mengalami peningkatan nilai jual yang tinggi.
“Misalnya di kawasan Grand City, harga tanah sudah mencapai Rp10 juta per meter persegi, sedangkan NJOP-nya (Nilai Jual Objek Pajak) masih rendah. Pemerintah kota mungkin menyesuaikan NJOP agar lebih mendekati nilai pasar,” jelasnya.
Penyesuaian NJOP, lanjut Yono, bisa berdampak pada meningkatnya PBB yang harus dibayar masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak justru membebani warga kecil.
“Jangan sampai penyesuaian ini memberatkan masyarakat menengah ke bawah, apalagi jika lahan tersebut dikuasai oleh perusahaan besar. Dampaknya bisa merata dan menyulitkan warga kecil,” tegasnya.
Yono juga menyoroti praktik manipulasi nilai transaksi jual beli tanah yang masih sering terjadi. Banyak pihak, menurutnya, dengan sengaja mencantumkan nilai jual di bawah harga pasar agar pajak yang dibayar lebih rendah.
“Inilah yang menjadi persoalan. Ketika transaksi tanah nilainya besar, tapi saat di notaris atau akta jual beli dibuat, nilainya dikecilkan mengikuti NJOP yang rendah. Ini menyebabkan ketimpangan dan potensi kerugian bagi pendapatan daerah,” jelas Yono.
Ia berharap ke depan Pemkot Balikpapan dapat bersikap transparan dalam menetapkan NJOP dan tarif PBB, serta melibatkan DPRD dalam pembahasan agar kebijakan yang diambil adil dan tepat sasaran.
“Sudah lama PBB ini tidak naik. Jika ada penyesuaian, harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami tujuan dan dampaknya,” pungkasnya.
Poniran | Ist
Comment