Kabargupas.com, SAMARINDA – Tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini adalah pengelolaan keuangan, terutama mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023. Kondisi ini mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud.
”Besarnya Silpa mencerminkan kurang optimalnya perencanaan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Masalah Silpa ini harus diatasi. Jika Silpa besar, itu menunjukkan bahwa kita belum bisa mengelola keuangan dengan baik,” ujar Hasanuddin Masud, kepada wartawan saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kamis (31/10/2024)
Hasanuddin menambahkan, visi-misi dan program rencana jangka panjang serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum direncanakan dengan baik. Ia mengindikasikan bahwa besarnya Silpa mungkin disebabkan oleh program-program yang belum berjalan maksimal dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perlu ditingkatkan.
“Pemerintah belum memaksimalkan kinerja SKPD. Ini semua harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” kata politisi Partai Golkar Kaltim ini.
Dia juga menekankan pentingnya perhatian masyarakat dan legislator terhadap Silpa, serta perlunya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan penyusunan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin semua yang diprogram dan sudah dialokasikan dananya di APBD terealisasi semuanya,” tambah Hasanuddin.
”Saya berharap Gubernur Kaltim periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Comment