Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan, beberapa waktu lalu, menyoroti persoalan banjir.
Komisi III DPRD Balikpapan menyoroti anggaran sebesar Rp 300 miliar lebih yang di Dinas PU Balikpapan, ternyata penanganan banjir di Balikpapan anggarannya tidak sampai 40 persen.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra mengatakan, secara global pada pembahasan KUA PPAS 2023, Komisi III DPRD Balikpapan mengawalinya dengan rapat bersama mitra kerja selama 3 hari di salah satu hotel.
Komisi III kebetulan membidangi pembangunan, salah satunya bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan, yang notabene mengurus pembangunan se-kota Balikpapan.
“Yang paling disorot kalau di PU itu memang tentang penanganan banjir. Dari zamannya Pak Rizal (Wali Kota lama) itu ada beberapa titik, nah sekarang zamannya Pak Rahmad (Wali Kota sekarang) ini kok malah bertambah jadi 72 titik,” kata Nurhadi Saputra saat ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Selasa (09/08/2022).
Makanya, lanjut Nurhadi, demikian dia biasa disapa, yang ditanyakan adalah dari sekian banyak anggarannya Dinas PU, berapa persen yang dianggarkan untuk mengalokasikan pembangunan drainase. Karena pembangunan drainase ini adalah salah satu cara untuk menangani banjir, terlepas dari multi years sebesar Rp 150 miliar untuk penanganan DAS Ampal.
“Ternyata itu tidak sampai dari 40 persen anggarannya Dinas PU sebesar Rp 300 miliar lebih untuk pembangunan drainase. Itu lah yang kami pertanyakan kepada eksekutif bagaimana keseriusan pemerintah untuk menurunkan titik banjir di Kota Balikpapan,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Balikpapan ini.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment