Kabargupas.com, SAMARINDA – Kurangnya jumlah pendidik alias guru di Kalimantan Timur mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, jumlah pendidik tidak berbanding lurus dengan jumlah sekolah maupun siswa yang ada di salah satu provinsi di Tanah Borneo ini.
Anggota DPRD Kaltim Mimi Meriami BR Pane mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memiliki mekanisme kebijakan atas momok masalah pendidikan di Benua Etam ini.
“Kami ini menyampaikan keluhan, dari Kepala Sekolah dan para guru khususnya di Kota Samarinda dan Balikpapan. Bagaiamana mau menambah kelas untuk menampung jumlah siswa yang lebih, sedangkan faktanya kita kekurangan guru,” kata Mimi ditemui wartawan Senin (30/10/2023).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, kurangnya tenaga pendidik tentu berdampak pada mekanisme pembelajaran yang kurang efektif, belum lagi bicara tentang kesejahteraan guru yang pihaknya terus perjuangkan dan suarakan di parlemen Kaltim.
“Peran Pemprov Kaltim sangat dibutuhkan dalam merumuskan mekanisme kebijakan yang tepat dan terukur atas fenomena kurangnya guru yang menjadi permasalahan dasar dalam dunia pendidikan di Benua Etam,” ujarnya.
Mimi optimistis, jika disiapkan mekanisme kebijakan yang baik mahasiswa dan mahasiswi keguruan lulusan kampus-kampus di Kaltim secara kualitas dirasa sangat mumpuni untuk mengisi kurangnya jumlah tenaga pendidik tersebut.
“Saya rasa lulusan-lulusan kampus di Kaltim siap kalau memang ada panggilan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang diketahui cukup banyak,” pungkasnya. (*/her/adv)
Comment