Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat paripurna kembali digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (20/09/2023).
Kali ini, rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh didampingi Wakil Ketua III DPRD Balikpapan Subari ini mengagendakan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Wali Kota Balikpapan dan DPRD Kota Balikpapan.
Dalam kegiatan, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud juga hadir dan menandatangani berita acara persetujuan bersama DPRD Balikpapan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan.
Sebanyak 7 fraksi menyampaikan pandangan akhirnya sebelum menyetujui APBD Perubahan 2023 tersebut yang diawali oleh juru bicara Alwi Al Qadri dari fraksi Partai Golkar include Hanura.
Dalam penyampaiannya, Alwi Al Qadri mengatakan, fraksi Golkar terus mendukung upaya Pemkot Balikpapan untuk terus melakukan optimalisasi dan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah, retribusi daerah dan melakukan penagihan intensif terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak sehingga dapat menunjang program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot Balikpapan.
“Dua, kami terus mendukung kerja Pemkot Balikpapan terhadap pengendalian banjir dan dampaknya bagi masyarakat. Untuk itu kami berharap, agar Pemkot Balikpapan fokus terkait pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur pengendalian banjir yang telah berjalan agar selesai tepat waktu dengan kualitas yang baik dan standar spesifikasi,” kata Alwi.
Tak hanya Alwi, Haris selaku juru bicara fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangannya yakni satu, fraksi PDI Perjuangan sependapat atas seluruh jawaban Wali Kota Balikpapan dan siap mengawal pelaksanaannya dalam bentuk pengawasan.
“Kedua, dengan Rancangan perubahan APBD 2023, fraksi PDI Perjuangan meminta penyerapan dapat lebih dimaksimalkan dan berharap segera dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Mengingat program pelaksanaan kegiatan melalui APBD Perubahan 2023 hanya tersisa 3 bulan,” kata Haris.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan, setelah disepakati sebagaimana mekanisme PP No. 12 tahun 2019, harus segera dikirim ke Gubernur untuk dievaluasi dari Raperda jadi Perda APBD-2023.
“Kemudian setelah balik, kita akan rapat lagi bersama untuk mengetahui evaluasi dari Gubernur, baru diumumkan lagi di paripurna,” ujar Abdulloh.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
