Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim Tahun 2026 telah menuntaskan tugasnya dan menyusun agenda kerja yang lebih maksimal dari tahun sebelumnya.
Bahkan, agenda yang telah disusun tersebut terkesan ambisius. Namun, penambahan program turut menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaan anggaran.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa setelah rapat paripurna ke-11, sejumlah kegiatan tambahan seperti kunjungan ke kabupaten/kota dan daerah pemilihan (dapil) telah dimasukkan ke dalam agenda dewan.
“Agenda ini semakin padat, bahkan sangat padat malah,” ujarnya di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Jalan Loa Bakung Samarinda, Rabu (09/04/2025).
Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa bertambahnya kegiatan otomatis akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan.
Hal ini menjadi perhatian, terutama dalam konteks kebijakan efisiensi yang saat ini dijalankan oleh Pemerintah Pusat di bawah komando Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
“Program sebanyak ini tentu membutuhkan biaya besar. Saya khawatir anggaran yang tersedia belum memadai. Jadi, perlu dibahas lebih lanjut,” tambahnya.
Hasanuddin Mas’ud menyebutkan bahwa anggaran tahunan DPRD Kaltim selama ini berkisar di angka Rp300 miliar. Namun, dengan adanya tambahan program, jumlah tersebut berpotensi meningkat signifikan.
“Meski demikian, DPRD tetap optimistis dan akan mengupayakan dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar seluruh agenda tetap dapat berjalan secara optimal,” tukas Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan ini.
Sementara itu, Ketua Pansus Renja, Sarkowi V Zahry, menjelaskan, bahwa estimasi kebutuhan anggaran untuk Renja 2026 telah dihitung bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.
“Berdasarkan hasil perhitungan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar. Angka ini lahir dari analisis data yang objektif, dan sudah dikomunikasikan dengan baik. Bahkan Pak Gubernur menyambut positif rencana ini,” ungkap Sarkowi.
la menegaskan, angka tersebut belum bersifat final. Semua kegiatan dalam rencana kerja tersebut tetap fleksibel dan akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
la mencontohkan pada tahun 2025 lalu, sejumlah agenda seperti kunjungan ke luar negeri terpaksa dibatalkan demi efisiensi.
“Kita menyiapkan dokumen dan anggarannya, tapi pelaksanaannya akan disesuaikan dengan situasi. Pemerintah punya mekanisme anggaran perubahan untuk itu,” jelasnya.
“Fleksibilitas ini justru menjadi kekuatan dalam menghadapi dinamika anggaran, dan memastikan setiap program tetap dapat dijalankan tanpa memberikan beban berlebih pada keuangan daerah,” tutup politisi Partai Golkar ini. (Adv)
Comment