Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna yang ke-28 Masa Sidang III Tahun 2025 di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (25/8/2025).
Rapat paripurna DPRD Balikpapan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman didampingi Wakil Ketua II Muhammad Taqwa dan Wakil Ketua III Budiono serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo dan puluhan anggota DPRD Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman mengatakan, rapat paripurna yang digelar hari ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan ini adalah yang ke-28 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Yono Suherman.
Menurut Yono Suherman, rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tetang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo pada kegiatan ini membacakan jawaban Pemerintah Kota Balikpapan atas pemandangan umum fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pihaknya menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PDIP, fraksi PKB include Hanura dan Demokrat serta fraksi Gabungan PKS dan PPP sebagai berikut.
Menurutnya terkait pemutakhiran data objek pajak, Pemkot Balikpapan sependapat bahwa akurasi data pajak merupakan fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas pemungutan. Saat ini Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) sedang melakukan pemutakhiran data berbasis teknologi informasi, termasuk integrasi dengan data kependudukan, perizinan dan data sektor lain agar basis pajak lebih valid dan komprehensif.
“Terkait potensi kebocoran penerimaan, kami menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk audit rutin monitoring transaksi berbasis elektronik dan peningkatan kapasitas aparatur,” ujarnya.
Dia menambahkan, upaya ini ditujukan agar setiap potensi kebocoran dapat dicegah serta penerimaan daerah benar-benar optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Terkait digitalisasi pajak dan retribusi, lanjut Bagus, Pemkot Balikpapan sedang mengembangkan sistem pajak dan retribusi daerah berbasis digital yang memungkinkan pembayaran secara online, pelaporan real time serta transparasi dalam pencatatan.
“Transformasi digital ini, diharapkan mampu menekan kebocoran mempermudah wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat. Langkah konkret ini adalah pengelolaan digital untuk aset parkir dan pasar daerah,” jelas Bagus.
Terkait ke peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tambah Bagus, pihaknya sependapat dengan fraksi PKB include Hanura-Demokrat serta fraksi Nasdem bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci kemandirian fiskal.
“Pemkot Balikpapan akan memperluas basis pajak daerah, meningkatkan inovasi layanan digital serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dan provinsi, langkah konkrit yang ditempuh diantaranya dengan program pemberian stimulus berupa gratis PBB P2 untuk NJOP di bawah Rp100 juta dan pemberian tambahan stimulus untuk kawasan tertentu guna meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
“Menanggapi pencapaian PAD khususnya pajak daerah pada semester 1 tahun 2025 yang berada di bawah 50%, hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat antara lain implementasi Inpres 1 tahun 2025 dan diskon tarif listrik 50%,” tukasnya.
Poniran | Nur
Comment