Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Tak terkecuali, tanggapan dari anggota DPRD Balikpapan Parlindungan.
“Diberlakukannya PPKM Darurat saat ini dibilang tepat bisa juga iya, dibilang tidak ya bisa juga iya. Kalau kita bicara dari sisi perkembangan penularan COVID-19 di Balikpapan, memang kita perlu 1 kebijakan yang sedikit tegas,” kata Parlindungan, saat ditemui kabargupas.com, Senin (12/07/2021).
Tapi, tambah Parlindungan, di dalam hal ini (pelaksanaan PPKM Darurat) juga jangan sadis. Perlu ada keberimbangan dalam pelaksanaannya agar ekonomi di Balikpapan juga tetap berjalan. Dan protokol kesehatan (Prokes) itu juga harus diterapkan agar tidak terpapar oleh COVID-19.
“Tinggal bagaimana mesingkronkan dua ini. Jangan separuh. Kalau ada pedagang tidak boleh berjualan, terus orang mau makan apa. Kita yang punya gaji tetap gak masalah, bagaimana dengan orang yang berjualan sekarang untuk makan besok. Itu dipikir apa ndak,” jelas politisi Partai Nasdem ini.
Lebih lanjut, ujar Parlindungan, hal ini harus dicarikan formulanya dengan duduk bersama, jangan ujuk-ujuk buat peraturan atau instruksi yang justru menyengsarakan masyarakat. Begitu pula dengan perlakuan terhadap pedagang itu juga harus lebih bijaksana.
Apalagi, orang-orang yang ditunjukkan untuk Satgas itu harus juga diberikan pemahaman, bagaimana menyampaikan informasi ke orang-orang di lapangan, khususnya yang berjualan untuk patuh, namun aktivitas ekonominya tetap berjalan.
“Dikhawatirkan, nanti bahasanya saya mati bukan karena COVID-19, tapi mati karena kelaparan. Nah bahasa itu kalau sudah muncul repot kita. Jadi harus ada perlakuan yang lebih bijak lah,” tandasnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment