Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan diperkirakan akan memberlakukan penerapan aturan lama seperti yang telah dilakukan mantan Wali Kota Balikpapan, H. Imdaad Hamid tentang uang jaminan bagi warga pendatang di Kota Balikpapan.
Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan penduduk jelang pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 mendatang di IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.
“Yang perlu dikomunikasikan, terkait dengan lonjakan penduduk ini adalah komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov Kaltim) terkait kebijakan Pemkot Balikpapan tentang aturan bagi warga pendatang berupa pemberlakuan kembali jaminan,” kata H. Rahmad Mas’ud SE, ME, Wali Kota Balikpapan ditemui media ini usai memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII di halaman Pemkot Balikpapan, Kamis (25/04/2024).
Menurut Rahmad, demikian dia akrab disapa, ini yang perlu dikomunikasikan, untuk menghindari atau mengantisipasi terjadinya lonjakan penduduk di Kota Beriman, sebutan lain Kota Balikpapan.
“Beberapa hal juga sudah kita bicarakan dengan Pak Gubernur, termasuk memberlakukan kembali aturan dulu waktu jamannya Pak Imdaad, yakni orang yang datang ke Balikpapan kalau gak jelas atau orang yang baru masuk ke Balikpapan dia memiliki jaminan, setelah tidak ada jaminan dalam perusahaan atau dia berdomisili atau bekerja, dia bisa kembali ke daerahnya,” tukas Rahmad.
Selain jaminan bagi warga pendatang, lanjut Rahmad, pendidikan juga jadi perhatian Pemkot Balikpapan. Perhatian tersebut meliputi penyediaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang dinilainya sudah menjadi kewajiban Pemkot Balikpapan.
“Kalau itu wajib. Pendidikan kita sudah. Dengan gratis sekolah kan sudah jauh sebelum ada IKN, sudah dipikirkan. Termasuk juga, ada atau tidak adanya IKN, Balikpapan ini selalu menyiapkan diri untuk menjadi salah satu kota yang baik,” ungkap Rahmad Mas’ud.
Apalagi dengan adanya IKN, lanjut orang nomor satu di Kota Minyak ini, berarti percepatannya harus segera dilakukan, yang biasanya 10 tahun, dengan percepatan tersebut 2 tahun harus bisa selesai.
“Waktu saya dilantik pertama, insfratruktur harus saya benahi. Ya walaupun berbagai tanggapan masyarakat merasa terganggu, itu kan masyarakat yang dilewati daerah-daerah yang kita perbaiki,” ujar Rahmad.
“Sekarang sudah kita selesaikan dan manfaatnya juga sudah kita rasakan. Nah itu langkah-langkah kita,” pungkasnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment