Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Meski Pemerintah Pusat berencana melakukan pemangkasan anggaran pada tahun 2026, Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa program prioritas di kota ini dipastikan tidak akan terganggu. Program yang dimaksud meliputi sektor pendidikan dan kesehatan, yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rahmad saat ditemui wartawan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, belum lama ini. Ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan tetap mengedepankan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Kalau memang betul ada pemangkasan anggaran, kita akan ambil langkah-langkah antisipatif. Yang penting program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan tidak terganggu,” ujar Rahmad Mas’ud.
Ia juga menyebutkan bahwa infrastruktur tetap menjadi perhatian, namun pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran mendatang.
“Termasuk juga infrastruktur, tapi yang paling penting adalah pendidikan dan kesehatan. Itu tidak boleh sampai terganggu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rahmad menyatakan bahwa Pemkot akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Namun, ia berharap pemangkasan tersebut tidak sampai menghambat pelaksanaan program prioritas di Balikpapan.
“Kita ikuti saja kebijakan pusat, sejauh mana nantinya anggaran yang dipangkas. Nanti kita lihat melalui penyusunan APBD 2026,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Rahmad menyebut bahwa Pemkot Balikpapan akan melakukan simulasi anggaran guna menentukan program mana yang tetap dijalankan dan mana yang bisa ditunda.
“Strategi kita tentu melalui penyusunan anggaran. Kita akan simulasi, mana program yang benar-benar prioritas. Jika ada kegiatan yang sifatnya seremonial atau pembangunan yang bisa ditunda, kemungkinan akan kita pangkas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti BPJS Kesehatan, tidak boleh terkena dampak pemotongan anggaran.
“BPJS Kesehatan tidak boleh dipotong. Itu menyangkut langsung kepentingan masyarakat,” tandas Rahmad.
Fauzi | Adv
Comment