Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Sejumlah aspirasi masyarakat tentang pembangunan kota disampaikan warga dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2022, yang digelar anggota DPRD Balikpapan dari fraksi Gerindra, H. Aminuddin di Sekretariat DPD Partai Gerindra Jalan Beller Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (29/03/2022) malam.
Aspirasi warga dari 4 Kelurahan di Balikpapan Tengah (Balteng) yang disampaikan dalam reses ini diantaranya tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), infrastruktur lingkungan, banjir, persoalan tidak terakomodirnya usulan masyarakat pada Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kota hingga mahalnya harga minyak goreng.
Makanya, sejumlah perwakilan dari instansi terkait dihadirkan untuk mendampingi Aminuddin, seperti Jufrizal perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Balikpapan, Nur Alamsyah perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Safarudin perwakilan dari Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan.
Warga RT 4 Karang Rejo, Sri mengatakan, pihaknya mewakili warga di lingkungan RT 4 Kelurahan Karang Rejo mengeluhkan sulitnya anak-anak mereka masuk sekolah negeri saat PPDB, khususnya saat anak-anak akan masuk ke tingkat SMP, seperti SMP Negeri 22 Balikpapan.
“Yang kami tanyakan, bagaimana saat penerimaan siswa baru banyak anak-anak kami yang tidak terakomodir dengan alasan tidak masuk zona atau radius domisili. Padahal, nilai hasil ujian anak bersangkutan cukup bagus. Sayang, ujung-ujungnya anak-anak itu akhirnya masuk sekolah swasta,” kata Sri.
Tak hanya pendidikan, persoalan minyak goreng yang sebelumnya telah mengalami kelangkaan hingga harga minyak goreng yang mahal pasca dicabut subsidinya oleh pemerintah, juga jadi perhatian dalam kegiatan reses Wakil Rakyat Kota Minyak dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Tengah ini.
“Mahalnya harga minyak goreng saat ini membuat warga merasa berat untuk membelinya, padahal harga minyak goreng sebelumnya murah. Namun, untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah itu, warga harus rela antre berjam-jam untuk mendapatkannya,” ujar Abdul Gafur, Ketua RT 25 Karang Rejo saat menyampaikan keluhannya.
Begitu pula peningkatan pembangunan lingkungan yang diusulkan para Ketua RT namun tidak terakomodir di Musrenbang tingkat kota. Padahal, usulan yang disampaikan itu sifatnya mendesak, namun tetap tidak terakomodir.
“Yang ingin saya tanyakan adalah soal kegiatan Musrenbang. Banyaknya usulan warga di Musrenbang tingkat Kelurahan, pada tingkat kota usulan berupa peningkatan pembangunan lingkungan, justru tidak terakomodir. Mohon usulan tersebut dikawal agar bisa segera terealisasi. Diusulkan 10 yang disetujui hanya 5, menyusut,” kata Mahfud, Ketua RT 38 Karang Rejo.
Musibah tanah longsor, hingga korban bencana longsor juga disampaikan Mahfud. Dia menanyakan mekanisme penanganan korban tanah longsor serta warga terdampak dan bantuan dari Pemkot Balikpapan. Persoalan banjir dan pelebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal juga dikeluhkan warga karena hingga saat ini belum juga ada realisasinya.
Mendapat pertanyaan-pertanyaan tersebut, perwakilan instansi terkait seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan, memberikan penjelasan secara gamblang. Termasuk informasi dan mekanisme pelaksanaan maupun realisasinya.
Anggota DPRD Balikpapan Aminuddin mengatakan, reses yang digelar malam ini dihadiri oleh para Ketua RT dari 4 Kelurahan yakni Sumber Rejo, Karang Rejo, Karang Jati dan Mekar Sari, termasuk beberapa perwakilan RT dari Gunung Sari Ulu Balikpapan Tengah.
“Kalau kita melihat, kita tahu bahwa masalah minyak goreng sebelumnya mengalami kelangkaan dan ketika subsidi dihapus, minyak goreng tiba-tiba tersedia di seluruh toko modern dan swalayan. Permasalahan minyak goreng ini adalah satu bencana besar, boleh dikatakan tsunami darat, dan kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling luas sawitnya tetapi justru langka minyak gorengnya. Dan itu paling dirasakan oleh para ibu rumah tangga selama ini,” kata Aminuddin ditemui wartawan usai kegiatan.
Kelangkaan minyak goreng yang sebelumnya terjadi, harap Aminuddin, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera mengambil langkah untuk mengupayakan supaya kelangkaan itu bisa teratasi, terutama masalah harga. Pasalnya, meski saat ini minyak goreng sudah teratasi alias tidak langka lagi, tapi harganya cukup melejit (mahal) dan dirasakan warga terlalu berat.
“Kami berharap ada langkah kongkrit dari Pemkot Balikpapan, apakah ada subsidi minyak goreng kepada masyarakat supaya harga ecerannya tidak tinggi alias murah. Apalagi menjelang Ramadan ini kebutuhan masyarakat atas minyak goreng sangat tinggi,” ujarnya.
Terkait PPDB yang setiap tahun selalu menimbulkan persoalan seperti yang dikeluhkan oleh para Ketua RT, jelas Aminuddin, sudah ada langkah kongkrit yang dilakukan Pemkot Balikpapan, dengan membangun sekolah-sekolah baru, seperti di Kampung Atas Air Balikpapan Barat.
“Mudah-mudahan langkah ini bisa mengatasi persoalan PPDB. Tapi perlu diingat, di sana ada sekolah swasta, jangan sampai sekolah swasta ini justru tidak bisa menerima murid akibat adanya sekolah baru (SMP Negeri 25). Pemkot Balikpapan juga harus memikirkan ini,” kata Aminuddin.
Terkait usulan warga di Musrenbang yang tidak terakomodir, Aminuddin mengakui, banyak keluhan masyarakat, khususnya para Ketua RT, begitu banyak usulan, tapi dalam prosesnya yakni Musrenbang tingkat kota, terkadang jumlah usulannya menyusut. Dari 10 yang diusulkan, di Musrenbang itu hanya 5 yang diakomodir.
“Tentu ini suatu kekecewaan bagi masyarakat. Ada kemungkinan, usulan para Ketua RT ini ada kriteria yang tidak terpenuhi. Kami mohon kepada pemerintah kota, supaya pembagiannya dilakukan secara merata di 6 kecamatan. Tidak boleh ada sala satu kecamatan yang dominan,” pungkasnya.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment