Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas tentang persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2023 digelar Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/05/2023).
RDP yang dipimpin Koordinator Komisi IV yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Balikpapan, Budiono dan dihadiri Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik di gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan ini, berlangsung tertib dan lancar.
“RDP tadi dengan Dinas Pendidikan adalah terkait persiapan PPDB online 2023. Bagaimana persiapannya terkait pengecekan ulang berapa lulusan SD di Balikpapan dan berapa ketersediaan rombel (rombongan belajar) di SMP. Karena, bagaimana pun juga kita tahu, kita ada sekolah swasta di Balikpapan,” kata Budiono ditemui wartawan usai kegiatan.
Memang orang berlomba-lomba untuk masuk di sekolah negeri, ujar Budiono, tapi hal yang terpenting adalah diatur regulasinya dengan sistem zonasi.
“Diketahui, lulusan SD tidak berbanding lurus dengan jumlah SMP yang ada di Balikpapan. Dan masih perlunya sekolah baru (SMPN, red) yang banyak, contoh yang diusulkan di Balikpapan Tengah, dan di Balikpapan Timur,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Itu, menurut Budiono, nantinya akan di Penlokan (peninjauan lokasi, red). Memang, lanjutnya, secara langsung dalam RDP ini tidak disampaikan presentasi jumlah kelulusan SD yang siap masuk SMP. Kenyataannya, jika melihat datanya memang belum memenuhi (jumlah SMP kurang, red).
“Tapi kalau digabungkan dengan sekolah swasta, sebetulnya memang ada yang belum bisa tertampung. Yang jadi masalah sekolah swasta, khususnya sekolah swasta yang favorit, saat ini sudah penuh. Seperti sekolah swasta SMP Istiqomah, dan SMP Patra Dharma Balikpapan,” tukas Budiono.
Secara umum, dia menambahkan, kendala yang dihadapi Balikpapan pada pelaksanaan PPDB online setiap tahun adalah belum maksimalnya ketersediaan rombel di tingkat SMP.
“Satu kendala, ya tadi itu, bahwa antara lulusan SD dengan ketersediaan rombel itu belum memadai. Itu harus kita atur,” tandasnya.
Artinya ada solusi di sana, yakni membangun sekolah baru atau adanya inovasi yang dilakukan sekolah-sekolah swasta dan memberikan pelajar yang mau masuk ke sekolah tersebut dengan subsidi.
“Persoalannya, ada juga sekolah-sekolah swasta yang favorit tidak memerlukan subsidi. Maka kita upayakan, yakni subsidi yang diperuntukkan bagi pelajar yang masuk ke sekolah swasta, tetap dipergunakan dengan catatan menampung anak-anak yang ada disekitar sekolah tersebut,” tutupnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment