Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Reses Masa Sidang I Tahun 2024/2025 digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dari fraksi PDI Perjuangan, H. Haris di kediaman almarhum H. Sappe Komplek Balikpapan Permai, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Senin (11/11/2024) malam tadi.
Serap aspirasi masyarakat Kota Minyak ini dihadiri sekitar 200 lebih warga yang merupakan perwakilan Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga sekitar dari sejumlah Kelurahan di Kecamatan Balikpapan Kota.
Hadir mendampingi H. Haris pada reses kali ini, diantaranya perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan, Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, dan perwakilan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) atau yang biasa disebut dengan PDAM.
Ada sejumlah persoalan yang disampaikan warga dalam reses perdana anggota DPRD Balikpapan pasca dilantik beberapa waktu lalu. Persoalan pelayanan air bersih dari PTMB misalnya. Persoalan ini jadi bahan bahasan di reses politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Ketua RT 22 Kelurahan Damai, Gunadi menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelayanan air bersih PDAM atau PTMB, yang sampai saat ini, masih banyak warganya yang belum mendapatkan sambungan air bersih PDAM.
“Jadi masalah air ini sudah berapa tahun ini kita selalu menanyakan ingin memasang air saja, walaupun bayar, jawabnya selalu belum ada. Jadi kapan Pak air itu bisa disambungkan ke masyarakat,” kata Gunadi.
Hal serupa juga dikatakan Sukandar, Ketua RT 9 Klandasan Ulu yang mengeluhkan soal pemasangan pipa induk yang biayanya dibebankan kepada pelanggan.
Kemudian, lanjut Sukandar, dirinya mempertanyakan tentang PDAM yang dinilainya pilih kasih saat warga mau pasang sambungan air. Karena hanya warga di wilayah Balikpapan Barat saja yang dilayani untuk pemasangan meteran dan sambungan airnya, yang merupakan wilayahnya Wali Kota Balikpapan. Sementara, warga yang bukan wilayah Wali Kota Balikpapan tidak dilayani.
“Kenapa PDAM Balikpapan itu pilih kasih. Yang boleh memasang air secara meteran itu hanya Balikpapan Barat, wilayahnya Pak Wali Kota. Yang wilayah kecamatan lain itu ndak diperbolehkan. Itu diskriminasi bapak ibu sekalian,” tandas Sukandar.
Selain persoalan air PDAM, sejumlah usulan, keluhan dan masukan juga disampaikan warga lainnya seperti aspirasi tentang lampu penerangan jalan yang kondisinya memprihatinkan, sebagian diantaranya ada tiang lampu PJU yang mau roboh, lampunya mati serta keluhan-keluhan lainnya.
Anggota DPRD Balikpapan, H. Haris mengatakan, kegiatan yang digelar ini merupakan reses perdana anggota DPRD Balikpapan tahun 2024. Reses adalah kegiatan anggota legislatif di luar sidang untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya.
Terkait dengan keluhan warga tentang pelayanan PDAM yang disampaikan di reses ini, ujar Haris, pihaknya tentu sangat menyayangkan jika memang ada diskriminasi atau pilih kasih yang dilakukan PDAM kepada masyarakat, yakni ada yang bisa dilayani dan ada yang tidak bisa dilayani.
“Kebetulan saya di Komisi III, Fraksi kami PDI Perjuangan, nanti yang akan menanyakan ke Komisi II, apakah benar ada namanya penyambung, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Permintaan masyarakat, harus ada keadilan dong. Kalau itu tidak ada, semua tidak ada,” kata Haris.
Tapi kalau ada, Haris menambahkan, warga juga harus bisa mendapatkan hak yang sama yakni mendapatkan sambungan air bersih. Selain persoalan air, aspirasi warga yang disampaikan di reses ini juga terkait lampu PJU (penerangan jalan umum), infrastruktur jalan lingkungan serta lainnya itu, pihaknya berjanji siap memperjuangkan.
“Kalau masalah PJU, maupun infrastruktur lainnya, Insyaallah nanti kita akan bantu. Memang kondisi sekarang ini, kita tahu memang air itu sedang bergiliran (digilir distribusinya, red),” tutupnya.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment