Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Di tengah upaya percepatan pembangunan infrastruktur, ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) dinilai masih jauh dari kata layak.
Tentu saja, kondisi yang sangat memprihatinkan ini menjadi perhatian serius oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
DPRD Kaltim melalui Komisi III mendesak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar menghentikan pola tebar proyek dan mengarahkan fokus penuh pada satu titik, yakni penyelesaian tuntas pembangunan jalur penghubung Samarinda–Kubar–Mahulu.
Desakan ini dilontarkan menyusul tertundanya sejumlah proyek infrastruktur akibat dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun 2025.
“Dana BBPJN sudah kembali dibuka sejak Maret lalu. Artinya, proyek-proyek yang tertahan kini bisa dilanjutkan. Ini penting untuk percepatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Kaltim,” kata Abdulloh, S.Sos, ME, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, saat ditemui awak media, Sabtu (19/04/2025).
Abdulloh mengungkapkan data BBPJN Kaltim mencatat, total panjang jalan nasional di Provinsi Kaltim ini mencapai 1.806 kilometer. Namun, hanya 477 km yang berada dalam kondisi baik. Sebanyak 1.143 km dalam kondisi sedang, 147 km rusak ringan, dan 39 km rusak berat.
“Dengan kata lain, lebih dari 10 persen infrastruktur jalan nasional dinyatakan tidak mantap,” ungkap Abdulloh.
Dia menambahkan, yang menjadi sorotan tajam Komisi III DPRD Kaltim saat ini tertuju pada jalan lintas tengah yang membentang sepanjang 352 km, menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kubar, hingga ke perbatasan Kalimantan Tengah (Kalteng).
Tingkat kemantapannya hanya 74 persen. BBPJN memperkirakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,75 triliun untuk menyelesaikan perbaikan ruas strategis tersebut.
“Ini sangat ironis di balik perencanaan anggaran triliunan, masih ada masyarakat pedalaman yang harus menempuh perjalanan di atas jalan rusak, terputus, atau bahkan longsor,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Dirinya pun mengatakan pada 13 April 2025 lalu, sebuah longsor besar menimpa kawasan Kenalung, Kampung Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun, Mahulu. Jalan penghubung utama antara Kubar dan Mahulu lumpuh. Alternatif satu-satunya hanyalah badan jalan pinggir yang nyaris tak layak dilalui kendaraan berat.
“Penanganan darurat sudah dilakukan. Tapi permanennya baru bisa dikerjakan paling cepat Juni ini,” jelas Abdulloh.
Tragedi ini tidak semata-mata karena faktor alam. Ketidakmampuan infrastruktur untuk menghadapi cuaca ekstrem adalah refleksi dari lemahnya komitmen perencanaan pembangunan.
“Bukan sekadar kekurangan anggaran, tetapi kekurangan keberpihakan pada daerah yang selama ini berada di pinggiran,” tutup Abdulloh. (Adv)
Comment