Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Sejumlah temuan dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang digelar Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan berupa aset yang dikuasai warga dan reklame tak berizin di kawasan Balikpapan Barat (Balbar), mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman mengatakan, sidak yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Balikpapan hasilnya sudah dilihat situasi dan kondisinya di lapangan.
Pihaknya, dari Komisi II DPRD Kota Balikpapan sebagai bidang pengawasan dan budgeting, dan sebagiannya, adalah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menyelamatkan aset milik Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya aset di kawasan Balikpapan Barat yang dikuasai warga.
“Nah salah satunya itu adalah pajak-pajak dari reklame. Tadi banyak temuan, beberapa reklame yang ternyata belum bayar pajak. Kedua, banyak reklame-reklame yang sudah mati izinnya, ternyata masih berlanjut atau masih berdiri, ini yang menjadi perhatian dari Komisi II DPRD Kota Balikpapan,” kata Taufik Qul Rahman ditemui media ini, Selasa (14/05/2024).
Sekarang, terang Taufik Qul Rahman, Komisi II DPRD Kota Balikpapan sudah minta dinas terkait untuk mematikan izin reklamenya, dan segera diambil alih oleh Dispenda atau BPPDRD (Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Kota Balikpapan.
“Itu salah satunya. Kemudian, kita bawa aset (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Ada beberapa aset Pemerintah Kota Balikpapan ternyata banyak yang terjadi pembiaran dan dikuasai oleh warga. Nah ini nanti segera kita desak untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) kan,” ungkapnya.
Contohnya, ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Balikpapan ini, seperti gedung di samping Kelurahan Baru Ilir, Jalan Letjend Suprapto Balikpapan Barat yakni antara tukar guling dari Kementrian Agama (Kemenag), karena ada dua sertifikat.
“Ini jadi bingung kita, satu sertifikat di Kemenag, satu sertifikat di Pemerintah Kota,” ujarnya.
Kemudian disamping Plaza Kebun Sayur Balikpapan, kata Taufik Qul Rahman yang akrab disapa Taufik Putra Kilat ini, juga mengakui bahwa persoalannya sama. Dari hasil sidak Komisi II DPRD Kota Balikpapan diketahui jika bangunan berupa rumah toko (ruko) itu, ternyata berdiri di tanah milik Pemerintah Kota Balikpapan.
“Tanahnya milik Pemerintah, bangunannya milik warga. Selama ini tidak ada yang diotak-atik. Begitu kita turun ke sini, jadi temuan semua,” tukasnya.
Atas temuan ini, lanjut Taufik Qul Rahman, Komisi II DPRD Kota Balikpapan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Dinas terkait untuk segera menyikapi dan mengambil langkah terbaik agar aset milik Pemerintah Kota Balikpapan bisa kembali dan menghasilkan PAD Kota Balikpapan.
“Dan ini harus segera disikapi. Kalau tidak kita RDP kan segera, ini bakal berlarut-larut. Pokoknya potensi, atau beberapa aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan, banyak dikuasai warga,” kata Taufik Qul Rahman.
Sementara itu, Lukman Hakim, Kabid BMD BPKAD Kota Balikpapan menjelaskan, lahan Pemerintah Kota Balikpapan yang sebagian dikuasai masyarakat ada di daerah Kebun Sayur Balikpapan Barat.
“Sebelumnya sih sepotong itu, seperti peta yang kita lihat kan, itu kan izinnya sudah berakhir. Saat mereka mengajukan perpanjangan, belum kita berikan izin dengan catatan kecuali mereka setuju dengan tidak menggunakan tanah Pemerintah Kota,” kata Lukman Hakim.
Apabila mereka tetap menggunakan tanah Pemerintah Kota, terang Lukman, harusnya warga melakukan pembayaran sewa dari pada tanah Pemerintah Kota sebagaimana aturan di Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri).
“Jika mereka tetap menempati tanah Pemerintah Kota itu, nanti akan dilakukan mediasi lagi. Dari Dewan kan tadi ada rencana untuk memanggil masyarakat dan kita, nanti membicarakan langkah-langkah selanjutnya apa yang dilakukan,” tutup Lukman.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment