Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan dari Fraksi PDIP, H. Haris kembali menyampaikan keluhan masyarakat terkait belum dibagikannya seragam sekolah gratis oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
“Hampir semua masyarakat mempertanyakan tentang baju seragam sekolah yang dijanjikan oleh Bapak Wali Kota, salah satunya juga tentang BPJS Kesehatan gratis bagi peserta kelas III,” kata Haris ditemui media ini, Sabtu (05/11/2022).
“Kami sampaikan bahwa pengadaan seragam sekolah dan BPJS Kesehatan gratis itu sudah dianggarkan. Kalau tidak salah itu hampir Rp 25 miliar lah (seragam sekolah), dan BPJS Kesehatan juga sudah dianggarkan. Yang menjadi pertanyaan sekarang oleh masyarakat adalah kenapa bisa BPJS Kesehatan ini masih membayar,” ungkap Haris.
Padahal, tambah Haris, sesuai dengan janjinya pada saat itu, kampanyenya Wali Kota, bahwa BPJS Kesehatan kelas III itu gratis. Datanya itu ada sekitar 120 ribu data. Nah, pada saat itu dia janji kepada masyarakat, sekarang masyarakat menuntut. Karena, rata-rata sebagian warga masih harus bayar iuran bulanan BPJS Kesehatan kelas III tersebut.
“Kalau kami di DPRD, ya kalau dia artinya mengusulkan anggaran itu, ya pastinya kami juga bisa menyetujui. Apalagi 7 koalisi partai yang ada di DPRD yang mendukung Pak Rahmad jadi Wali Kota. Dan semua, rata-rata memang menjanjikan tentang 2 itu. Dua inilah, masyarakat akhirnya menuntut,” tandasnya.
Terkait seragam sekolah gratis, lanjut Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Kota ini, kalau memang itu ada anggarannya, harus segera dilaksanakan atau dibagikan.
Namun, kenapa sampai sekarang belum juga dibagikan. Informasi yang diperoleh DPRD Balikpapan, seragam sekolah gratis itu belum juga dibagikan, padahal janji Kadisdik Balikpapan di media, seragam sekolah gratis itu dibagikan pada Oktober lalu, tapi sampai sekarang belum ada.
Haris menjelaskan, pemberian seragam sekolah gratis yang diprogramkan Wali Kota Balikpapan memang tahun ini pertama kali ini dilakukan. Tadi sudah disampaikan, ternyata Disdikbud Balikpapan tidak memiliki data pendukung. Begitu anak-anak masuk sekolah, ternyata ada yang gemuk, ada yang kurus.
“Seharusnya, persoalan ini tidak terjadi jika sejak awal Disdikbud Balikpapan mempersiapkannya sejak awal,” kata Haris.
Tapi ada cara kedua, imbuh Haris, yakni alternatifnya. Alternatif itu adalah seragam sekolah diganti dengan uang tunai yang setara dengan nilai seragam sekolah yang akan dibagikan.
“Berapa nilai seragam semuanya, misalnya Rp 500 ribu, gantikan dengan uang Rp 500 ribu, kan selesai. Itu solusinya menurut saya,” pungkasnya.
Penulis: Ipon
Comment